Deprecated: Creation of dynamic property WpBerita_Breadcrumbs::$settings is deprecated in /home2/jakartane/public_html/wp-content/themes/wpberita/inc/class-wpberita-breadcrumbs.php on line 26

Rumor MK Putuskan Kembali ke Sistem Tertutup, Guspardi Ungkit Putusan MK di Era Mahfud MD

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Anggota Komisi II DPR RI PAN Guspardi Gaus berharap Mahkamah Konsitusi (MK) memutuskan Pemilu tahun 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka dalam pemilihan calon anggota legislatif.

Guspardi pun mengingatkan putusan MK di zaman kepemimpinan
Mahfud MD yang telah melegitimasi sistem proporsional terbuka di gunakan dalam pemilu legislatif (Pileg).

Menurut Guspardi, sistem proporsional sudah pernah diuji dan melalui Putusan MK tertanggal tanggal 23 Desember 2008 lalu. Di mana intinya adalah sistem proporsional tertutup tidak berlaku lagi.

“Lagipula putusan MK itu sifatnya final dan mengikat. Masa sih MK akan membatalkan keputusan yang pernah dibuat sebelumnya. Jangan sampai menimbulkan dugaan dan persepsi ditengah masyarakat bahwa MK cenderung tidak netral dalam keputusannya,” tegas Guspardi kepada para wartawan, Kamis (1/6/2023).

Hal itu dikemukakan Guspardi menanggapi rumor yang mengatakan MK mengabulkan gugatan dan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup atau memilih lambang partai. Sebagaimana yang diungkap oleh Deni Indrayana dan sedang hangat dibicarakan masyarakat luas sekarang ini.

Menurut Guspardi, jika memang rumor ini benar, maka MK dinilai kurang peka dan tidak mempedulikan suara masyarakat.

“Sistem proporsional terbuka dinilai sudah tepat dan sudah teruji. Karena dapat memberikan pilihan kepada masyarakat memilih sosok caleg yang diinginkannya. Sementara sistem tertutup hanya memilih lambang partai,” ujar Politisi PAN ini.

Jika sistem proporsional tertutup benar-benar akan diterapkan, Guspardi khawatir gairah dan semarak pesta demokrasi jadi terhalang.

“Padahal MK adalah lembaga terdepan penjaga demokrasi dan seyogyanya mesti menjadi benteng kokoh menjaga kedaulatan rakyat,” tutur Guspardi.

Lebih lanjut, Guspardi menggarisbawahi, meskipun belum ada putusan resmi dari MK, informasi yang beredar di publik patut disoroti seluruh elemen masyarakat.

Pasalnya, sambung Guspardi, sistem Pileg ini erat kaitannya dengan hak berdaulat rakyat dalam memberikan suara kepada sosok calon yang diinginkan mewakili mereka sebagai anggota legislatif mulai dari DPRD Kabupaten/Kota dan Provisi sampai DPR RI.

“PAN bersama 7 parpol yang ada di senayan tetap teguh menolak perubahan sistem Pileg menjadi tertutup untuk menjamin hak berdaulat rakyat Indonesia memilih wakil yang akan mewakili mereka di parlemen,” imbuh Anggota Baleg DPR RI itu.

Bahkan, ungkap Guspardi, delapan dari sembilan fraksi partai politik di DPR RI kembali mengadakan pertemuan pada Selasa (30/5/2023).

“Mereka menegaskan kesepakatan dan melakukan konferensi pers dengan menolak sistem proporsional tertutup alias coblos partai. Hanya Fraksi PDIP yang tidak ikut serta karena mereka menginginkan sistem proporsional tertutup yang akan diterapkan dalam Pemilu di Indonesia,” papar Guspardi.

Oleh karena itu, Guspardi berharap MK dapat memcermati secara seksama berbagai aspek dan perkembangan serta situasi kekinian yang terjadi dengan mempertimbangkan aspirasi dan penolakan dari berbagai elemen masyarakat.

“Termasuk juga kesepakatan dari 8 fraksi di DPR yang bulat menolak pemilihan legislatif kembali ke sistem tertutup. Intinya kita tetap konsisten dengan sistem pemilu menggunakan proporsional terbuka,” tuntas Guspardi Gaus.

Sebelumnya, diberitakan mantan Wamenkumham Denny Indrayana mengaku telah mendapat info soal gugatan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sistem Proporsional Terbuka di MK.

Bocoran itu, kata Denny, MK akan mengabulkan gugatan itu dan mengubah sistem pemilu kembali menjadi proporsional tertutup alias coblos partai. (Daniel)

Tinggalkan Balasan