JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Menindaklanjuti laporan masyarakat tentang pembuangan limbah pengolahan nilel (tailing) ke laut oleh perusahaan smelter d Pulau Obi, Halmahera Selatan, Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto minta Menteri ESDM Arifin Tasrif menerjunkan tim untuk memeriksa.
Mulyanto mendesak Menteri ESDM meningkatkan pengawasan agar tidak ada perusahaan smelter yang membuang limbah ke laut.
“Saya khawatir pembuangan limbah smelter dengan cara ini dalam jangka panjang akan membahayakan masyarakat dan ekosistem laut setempat,” ujar Wakil Ketua F-PKS Bidang Industri dan Pembangunan ini.
Mulyanto menerangkan, beberapa masyarakat melaporkan perusahaan smelter di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara telah secara intensif membuang limbah smelter mereka ke laut, sehingga air laut dekat pantai mereka menjadi berwarna kecoklatan. Laporan ini juga tersebar luas di media sosial.
Karena itu Mulyanto meminta pemerintah sungguh-sungguh memperhatikan soal ini. Jangan sampai nanti pemerintah kebakaran jenggot setelah kasus ini meledak.
“Mengingat program hilirisasi nikel yang digalakkan Presiden Jokowi semakin intensif di lapangan. Karena proyek smelter ini bukan hanya di Maluku Utara, tetapi juga di beberapa propinsi di Pulau Sulawesi,” jelas Anggota Baleg DPR RI ini.
Muyanto menyebut jangan sampai kasus Buyat di Minahasa, yang pernah meledak menjadi histeria publik, kembali terulang.
Di mana, tambah legislator asal Dapil Banten 3 ini, PT Newmont membuang limbah tambang di Teluk Buyat, yang berujung pada konflik dengan masyarakat setempat dan menjadi kasus nasional. Penyelesaian kasus tersebut rumit, memakan waktu dan energi.
“Tentunya kita tidak ingin kasus-kasus lingkungan ini berulang. Ini kan kontradiktif, di satu sisi dengan smelter nikel kita ingin menghasilkan produk yang didedikasikan untuk energi hijau, namun prosesnya justru merusak lingkungan,” tandas Mulyanto. (Daniel)
