Deprecated: Creation of dynamic property WpBerita_Breadcrumbs::$settings is deprecated in /home/jakartane/public_html/wp-content/themes/wpberita/inc/class-wpberita-breadcrumbs.php on line 26

MK Putuskan Sistem Pemilu Terbuka, Golkar: Keputusan Hakim Harus Dihormati

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi pasal dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur tentang sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional terbuka.

Dengan putusan perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 tersebut, maka pemilu tetap memakai sistem proporsional terbuka.

Menanggapi putusan itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Firman Soebagyo mengapresiasi keputusan hakim MK.

Pasalnya, menurut Firman hal ini sudah menjawab semua keraguan atas keindenpendensi hakim MK sebelumnya banyak dinilai publik akan memutuskan sistem pemilu tertutup.

“Tentunya keputusan hakim sudah memutuskan sistem pemilu tetap terbuka haruslah dihormati karena itulah mekanisme proses jalananya persidangan yang ada disekitar peradilan meskipun ada satu hakim menyampaikan disetting opinion,” kata Firman kepada para wartawan, Kamis (15/6/2023).

Anggota Baleg DPR RI ini menuturkan, adanya 1 dari 9 hakim yang memutuskan perkara ini dengan disenting opinion merupakan hak dari hakim konstitusi.

Namun, kata Anggota Komisi IV DPR RI ini keputusan ini merupakan pilihan terbaik karena dari argumentasi pertimbangan-pertimbangan disampaikan para hakim sudah cukup jelas.

Menurut legislator asal Dapil Jateng 3 ini, keputusan MK ini sebagai keputusan terbaik karena bisa menjawab keraguan jika Hakim MK sebelumnya dianggap tidak adil dan sebagainya.

“Karena kita ketahui bersama Hakim MK ini para ahli Hukum sudah teruji dan harus dihormati,” tuntas Firman Soebagyo.

Sebelumnya diberitakan, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan judicial review terhadap pasal mengenai sistem pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Maka, sistem pemilu yang berlaku proporsional terbuka.

“Dalam provisi: Menolak permohonan provisi para pemohon,” kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi.

“Dalam pokok permohonan: Menolah permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” tambah Anwar Usman.

Dalam putusan ada dissenting opinion yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat. (Daniel)

Tinggalkan Balasan