Deprecated: Creation of dynamic property WpBerita_Breadcrumbs::$settings is deprecated in /home2/jakartane/public_html/wp-content/themes/wpberita/inc/class-wpberita-breadcrumbs.php on line 26

Guspardi: Dissenting Opinion Arief Hidayat Tidak Bisa Jadi Dasar Hukum Ubah Sistem Pileg

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai, pendapat berbeda (dissenting opinion) oleh satu dari 8 Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu Arief Hidayat saat memutus uji materiil terkait sistem pemilu tidak bisa menjadi dasar hukum untuk mengubah sistem pemilihan legislatif (Pileg) yang telah diputuskan MK.

Dari 9 orang Hakim MK, lanjut Guspardi, satu orang (Wahihiddun Adams) berhalangan hadir karena tugas MK ke luar negeri, sehingga perkara di putus oleh 8 orang Hakim MK.

“Pak Arief Hidayat memang berbeda pendapat dengan 7 Hakim Konstitusi lain, di mana diriny mendukung dan sepakat dengan alasan pemohon yang menginginkan perubahan sistem proporsional terbuka menjadi tertutup. Dissenting Opinion Pak Arief ini tidak akan mengurangi nilai dari keputusan MK yang ada sekarang,” ujar Guspardi kepada para wartawan, Senin (19/6/2023).

Menurut Guspardi, putusan MK
secara jelas dan tegas telah menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh pemohon
terhadap uji materiil beberapa pasal dalam UU No 7/2017 tentang Pemilu dengan nomor perkara 114/PUU-XX/2022.

“Putusan akhir MK tersebut bersifat constitutief atau diartikan sebagai putusan yang mengakhiri suatu perkara yang diadili. Di mana sifat dari putusan MK dimaksud adalah final dan mengikat,” terang Politisi PAN itu.

Guspardi pun menjelaskan pada hakikatnya dissenting opinion adalah manifestasi dari kemerdekaan kekuasaan kehakiman yaitu kemerdekaan hakim dalam membuat suatu putusan.

“Lalu pertanyaannya, apakah dissenting opinion yang terkategori sebagai pertimbangan hakim yang berbeda dapat dijadikan sebagai rujukan dasar hukum? Ya jelas tidak,” tukas Anggota Baleg DPR RI ini.

Tetapi, tutur Guspardi, dissenting opinion tetap dimuat menjadi bagian putusan MK. Hal ini tertuang dalam Peraturan MK no 06 tahun 2005 pada Pasal 33 huruf G, dinyatakan dissenting opinion harus dimuat dalam putusan (jika ada).

“Oleh karena itu, pertimbangan atau pendapat berbeda dari anggota hakim MK Arief Hidayat harus dilihat sebagai bentuk kemerdekaan hakim menilai sebuah perkara. Dan itu merupakan tafsiran dan interpretasi dari hakim yang harus di hormati bersama,” ulas Guspardi.

Namun begitu, ingat legislator asal Dapil Banten 3 ini, tetap tidak bisa dijadikan rujukan dasar hukum karena berada pada posisi berseberangan dengan amar putusan MK yang sifatnya final dan mengikat.

“Sekali lagi yang dapat dijadikan landasan hukum adalah amar putusan MK yang telah memutuskan sistem pemilu tetap menggunakan sistem proporsional terbuka,” pungkas Guspardi Gaus.

Sebelumya, dalam Sidang pengucapan putusan Arief menyatakan, dilihat dari perspektif ideologis, filosofis, sosiologis, dan yuridis mengenai sistem demokrasi Indonesia, yakni demokrasi Pancasila, khususnya sila keempat, sehingga mengusulkan sistem proporsional terbuka cukup digunakan sampai Pileg 2024 saja. (Daniel)

Tinggalkan Balasan