Deprecated: Creation of dynamic property WpBerita_Breadcrumbs::$settings is deprecated in /home2/jakartane/public_html/wp-content/themes/wpberita/inc/class-wpberita-breadcrumbs.php on line 26

Berlaku hingga Desember 2023, Pemprov DKI Jakarta Hapus Denda Keterlambatan Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Untuk mendongkrak pendapatan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pemprov DKI Jakarta menghapus sanksi denda terhadap pemilik kendaraan yang telat bayar. Kebijakan yang berlaku dari Juni hingga 29 Desember 2023 ini diharapkan dapat meringankan beban para penunggak PKB yang umumnya memang masih terdampak secara ekonomi pascapandemi Covid-19.

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendapatan Daerah (Bapenda) memberlakukan kebijakan penghapusan denda keterlambatan dikarenakan masih minimnya masyarakat yang belum melunasi PKB. Adapun prosedurnya, para penunggak PKB cukup melakukan pembayaran di kantor Samsat Wilayah maupun Daerah dan nantinya petugas tidak akan mengutip denda, tidak perlu pakai permohonan. Namun pembayaran PKB yang menunggak saat ini belum bisa dilayani di Samsat Mobil. Begitu pula untuk permohonan BBNKB juga harus dilakukan di Samsat Wilayah untuk balik nama dalam kota, atau Samsat Polda Metro Jaya untuk balik nama antardaerah.

Untuk diketahui, sanksi administrasi PKB mestinya dikenakan terhadap wajib pajak yang terlambat membayarkan pajak kendaraan bermotor. Kebijakan penghapusan sanksi administrasi yang dikeluarkan Bapenda DKI Jakarta terdiri dari tiga pokok, yakni penghapusan sanksi administrasi secara jabatan untuk PKB dan BBNKB. Selanjutnya, penghapusan sanksi administrasi diberikan terhadap bunga atau denda tanpa permohonan wajib pajak melalui penyesuaian sistem pajak daerah. Lalu, penghapusan sanksi administrasi diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pokok pajak mulai Kamis (22/6/2023) hingga 29 Desember 2023.

Kepala Unit Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda DKI Jakarta Morris Danny Siregar menjelaskan, kebijakan penghapusan sanksi administrasi merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kemudahan dan insentif kepada masyarakat. “Saat ini masih banyak warga yang terdampak keuangan sejak adanya pandemi Covid-19. “Melalui kebijakan itu diharapkan dapat mendorong pemilik kendaraan lebih proaktif dalam pembayaran PKB. Kami berharap, masyarakat dapat memanfaatkan kebijakan positif tersebut untuk membayar PKB dan BBNKB tanpa denda,” ujar Moris kepada wartawan di Jakarta, Selasa (18/7).

Morris menilai bahwa kebijakan tersebut tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga dapat membentuk kesadaran yang lebih baik dalam membayar pajak di masa depan. Terlebih, Bapenda DKI Jakarta sudah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak. Sebaliknya, dengan hadirnya kebijakan ini, Pemprov DKI bekerja sama dengan Polda Metro Jaya mengimbanginya dengan meningkatkan razia kendaraan secara elektronik maupun manual.

Sejumlah warga menyambut baik kebijakan hapus denda pajak, namun mereka baru tahu kalau kebijakan tersebut sudah berjalan sejak bulan Juni lalu. “Pemerintah kurang sosialisasi sehingga banyak masyarakat yang belum tahu. Selain itu, kami juga memohon agar pemerintah memberi kemudahan terhadap perpanjangan STNK yang kadaluwarsa tersebut. Mestinya pembayaran juga bisa dilakukan di Samsat Keliling, tidak harus di Samsat Wilayah atau Daerah, karena zamannya kan sudah serba Internet,” ujar Bayu, warga Kemayoran.

Dalam kesempatan ini warga juga meminta saat pembayaran PKB jangan dikenakan beban denda tulang elektronik, tanpa pemberitahuan kepada pelanggar sebelumnya.

“Saya tidak pernah dapat surat tulang elektronik, tapi ketika bayar pajak mobil dikenakan tambahan ratusan ribu rupiah, katanya denda tulang,” protes Haryono, warga Sawah Besar, Jakarta Pusat. (joko)

Tinggalkan Balasan