JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus mengapresiasi keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menerbitkan aturan tentang larangan pencatatan perkawinan beda agama.
“Aturan tersebut diterbitkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2/2023. SEMA yang diterbitkan pada 17 Juli 2023 tersebut ditujukan bagi ketua/kepala pengadilan tinggi maupun pengadilan negeri di seluruh Indonesia dan disebutkan bahwa pengadilan dilarang mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama,” kata Guspardi kepada para wartawan, Kamis (20/7/2023).
Apalagi, lanjut Guspardi, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara gamblang menjelaskan perkawinan itu sah jika dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama.
“Pada Pasal 8 Huruf F mengatur larangan perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Jadi tidak boleh ada praktik perkawinan beda agama. Islam mengharamkan, dan UU melarang,” tegas Anggota Komisi II DPR RI ini
Menurut Guspardi, penerbitan SEMA ini sangat tepat dalam upaya menutup celah bagi pelaku perkawinan antaragama yang selama ini berusaha melakukan berbagai cara melegalkan perkawinan beda agama.
“Penting untuk diingat, pencatatan perkawinan itu merupakan wilayah administratif sebagai bukti keabsahan perkawinan agar tercapai kemaslahatan lewat pencatatan. Kalau Islam menyatakan perkawinan beda agama tidak sah, maka tidak mungkin bisa dicatatkan,” tegas Anggota Baleg DPR RI ini.
Oleh karena itu, tambah Legislator asal Dapil Sumbar 2 ini, aturan resmi yang telah dikeluarkan oleh MA ini wajib ditaati semua pihak dan tidak ada alasan lagi bagi hakim untuk menerima pendaftaran perkawinan beda agama atas alasan apapun.
“SEMA ini menegaskan larangan tersebut untuk dijadikan panduan hakim. Karenanya, pelaku, fasilitator, dan penganjur kawin beda agama adalah melanggar hukum,” pungkas Guspardi Gaus. (Daniel)
