Deprecated: Creation of dynamic property WpBerita_Breadcrumbs::$settings is deprecated in /home2/jakartane/public_html/wp-content/themes/wpberita/inc/class-wpberita-breadcrumbs.php on line 26

Presiden Apresiasi Kinerja Jampidsus atas Pencapaian Trust Publik Tertinggi 9 Tahun Terakhir

JAKARTANEWS. Id – JAKARTA: Presiden Jokowi mengapresiaiasi kinerja Kejaksaan terutama Satker Jampidsus yang menjadikan peningkatan kepercayaan (Trust) Publik dan pengembalian negara yang signifikan.

Namun demikian, Jokowi yang belum lama ini sempat dikritik lantaran Cawe-Cawe dalam pencalonan Presiden, mengingatkan Trust Publik tersebut harus dipertahkan dan ditingkatkan.

Selain itu, Mantan Walikota Solo ini menyampaikan pula kewenangan besar uang dimiliki Kejaksaan harus digunakan secara benar, profesional dan tanggung jawab.

Pesan dan harapan ini disampaikan dalam Upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-63, di Lapangan Badiklat Kejaksaan,  Ragunan, Jakarta Selatan, pada Sabtu (22/7/2023).

Hadir dalam acara tersebut, Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Menkeu  Sri Mulyani, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dan undangan lainnya.

KEJATI DKI

Didampingi Jaksa Agung ST. Burhanuddin,  Presiden menyampaikan kewenangan besar Kejaksaan tidak hanya terkait penyidikan, penuntutan, perampasan dan pengembalian aset, namun kewenangan lainnya.

“Oleh karenanya, kewenangan besar itu harus dimanfaatkan secara benar, profesional dan tanggung jawab,” pintanya.

Meski, tidak disebut tersurat penyidikan yang dimaksud adalah kasus tindak pidana korupsi, kasus pelanggaran HAM berat.

Terakhir, yang baru  kasus tindak pidana yang berakibat merugikan perekonomian negara alias tindak pidana ekonomi (TPE) implementasi Pasal 35 huruf k UU Nomor 11/2021 tentang Kejaksaan.

Kewenangan TPE di-declare paska gugatan MAKI atas Skandal Migor ditolak PN. Jakarta Selatan, belum lama ini. Jerah payah Jajaran Pidsus Kejati DKI dipimpin Nurcahyo Jungkung Madyo membuahkan hasil.

TRUST PUBLIK

Jokowi yang pada 21 Juni lalu merayakan hari ulang tahunnya ke-61 mengatakan rasa senangnya atas kepercayaan publik terus mengalami peningkatan.

Merujuk salah satu lembaga survei pada Agustus 2022 di angka 75,3%, Juli 2023, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan mencapai 81,2%.

“Ini (persentase tingkat kepercayaan publik) adalah angka tertinggi dalam kurun 9 tahun terakhir. Saya mengucapkan selamat,” pujinya.

Tapi, dia mengingatkan Jajaran Adhyaksa untuk tetap hati-hati. Sebab mempertahankan atau meningkatkan kepercayaan masyarakat itu tidak gampang.

“Jangan cepat berpuas diri,” pintanya.

Salah satu guna mempertahankan dan meningkatkan Trus Publik adapah dengan meningkatkan kualitas SDM melalui perekrutan Jaksa yang selektif.

“Perekrutan Jaksa harus selektif,” Jokowi menekankan kalimat itu dalam upacara HBA tersebut.

Presiden juga mengapresiasi kerja keras dan kinerja Kejaksaan dalam pengembalian kerugian negara yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini.

PERMAINKAN HUKUM

Di tengah pujian atas kinerja Kejaksaan dalam pengembalian kerugian negara beberapa tahun terakhir,  Jokowi merasa perlu mengingatkan agar prestasi itu jangan dikotori  oknum aparat  yang nakal.

“Seperti, permainkan hukum, menitip rekanan proyek, menitip barang impor, dan berbagai tindakan tidak terpuji lainnya,” tegasnya.

Terakhir, dia minta  amanat yang disampaikan tidak hanya berlaku untuk aparat Kejaksaan, namun juga untuk seluruh aparat penegak hukum lain.

“Selamat Hari Bhakti Adhyaksa, selamat menegakkan hukum, selamat menjunjung tinggi keadilan, serta selamat berjuang untuk kepentingan rakyat dan negara,” akhirinya.

Dalam catatan, Kejaksaan Agung telah menindak tegas Raimel Jesaja terkait dugaan penanganan perkara tambang saat menjabat Kajati Sultra.

Raimel pun dicopot dari jabatan Direktur Ekmon pada Jamintel dan status Jaksa seperti Mantan Jaksa Pinangki, beberapa tahun lalu terkait gratifikasi dari Joko S. Tjandra.

Selain itu, Perkara Penggadaan Transmisi Tower PLN yang syarat perbuatan melawan hukum,  disidik 14 Juli 2022 terhenti aktifitas pemeriksaan Februari 2023. (Ahi)

Tinggalkan Balasan