Deprecated: Creation of dynamic property WpBerita_Breadcrumbs::$settings is deprecated in /home2/jakartane/public_html/wp-content/themes/wpberita/inc/class-wpberita-breadcrumbs.php on line 26

BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan Kepada Ahli Waris Direktur Operasional PT SIP

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Menara Jamsostek menyerahkan santunan senilai Rp821.789.210 kepada ahli waris almarhum Agus Samuel Kana. Almarhum semasa hidup menjabat sebagai Direktur Operasional PT Sinergi Investasi Properti (SIP).

”Kami keluarga besar BPJS Ketenagakerjaan turut berduka cita atas meninggalnya almarhum,” ujar Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Jakarta Menara Jamsostek, Mohamad Irfan.

Menurut Irfan, PT SIP selaku pengelola gedung Plaza BP Jamsostek, Jakarta, terdaftar kepesertaan di Kantor Cabang Menara Jamsostek.

”Untuk itu sudah menjadi kewajiban kami untuk menyerahkan layanan klaim yang menjadi hak dari ahli waris almarhum,” ungkap Irfan.

Santunan secara simbolis diserahterimakan oleh Bapak Edwin Michael Ridwan selaku Direktur Investasi BP Jamsostek beserta Bapak Mohamad Irfan selaku Kepala kantor cabang Menara kepada ahli waris peserta.

Santunan tersebut terdiri dari Jaminan Kematian (JKM) Rp42 juta, santunan Jaminan Hari Tua (JHT) Rp662.088.650, beasiswa untuk dua orang anak Rp117 juta, santunan Jaminan Pensiun (JP) per bulan Rp700.560.

”Mudah-mudahan santunan ini bermanfaat untuk keluarga yang ditinggalkan almarhum serta dua orang anak almarhum sudah berhak mendapat beasiswa sampai lulus kuliah,” ungkap Irfan.

Irfan mengapresiasi PT SIP yang memenuhi kewajibannya dengan memberikan perlindungan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) kepada seluruh pekerjanya.

Irfan mengatakan menjadi peserta program Jamsostek adalah hak dari seluruh pekerja sebagai proteksi diri dari risiko pekerjaan. Salah satunya adalah proteksi dari risiko kecelakaan kerja.

”Namanya musibah itu memang tidak pernah diharapkan. Tapi perlu kita sadari bahwa pada kenyataannya musibah itu akan selalu datang yang dapat menimpa siapa saja tanpa pandang bulu dan bisa terjadi kapan saja tak kenal waktu,” ungkap Irfan.

Atas dasar itulah regulasi pemerintah mewajibkan agar pemberi kerja wajib tertib iuran dan tertib administrasi program Jamsostek.

”Menunggak iuran adalah salah satu bentuk pelanggaran. Karena status menunggak akan secara otomatis mengganggu sistem layanan klaim JKK. Padahal peserta membutuhkan perlindungan JKK dalam sepanjang waktu kerja,” ujar Irfan.

Selian itu pemberi kerja juga wajib melaporkan nominal upah pekerja yang sebenarnya. Karena nominal upah tersebut menentukan besaran manfaat klaim yang menjadi hak peserta.

Di lain sisi, Irfan meminta bantuan pihak perusahaan untuk turut menyosialisasikan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kelompok informal atau bukan penerima upah (BPU). Kepesertaan BPU tersebut dapat melindungi pekerja informal di sekitar lingkungan dengan iuran sangat murah.

”Iurannya hanya Rp16.800 per bulan sudah dicover Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Jika terjadi risiko semisal kecelakaan kerja, peserta BPU ini akan mendapatkan hak pemulihan yang sama yaitu dibiayai seluruh kebutuhan medisnya sampai sembuh,” kata Irfan. (Dani)

Tinggalkan Balasan