Deprecated: Creation of dynamic property WpBerita_Breadcrumbs::$settings is deprecated in /home2/jakartane/public_html/wp-content/themes/wpberita/inc/class-wpberita-breadcrumbs.php on line 26
METRO  

Presiden KAI Berharap Kejagung Tidak Tebang Pilih Penanganan BTS 4G

Konsorsium Belum Tersentuh?

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Kongres Advokat Indonesia (KAI) berharap Kejaksaan Agung tidak tebang pilih dalam menangani Skandal BTS 4G.

“Bila memang ditemukan indikasi dan bahkan alat bukti yang kuat jadikan tersangka dan tuntut hingga ke meja hijau,” kata Presiden KAI Erman Umar, Jumat (28/7/2023).

Erman tidak menunjuk hidung para pihak yang selama ini patut diduga menerima aliran dana belum disentuh sama sekali.

“Jangankan dijadikan tersangka, diperiksa saja tidak,” ujarnya penuh keheranan.

Selain itu, para Konsorsium yang Subkantoraktor BTS 44 tak kunjung dijadikan tersangka, meski patut diduga ikut urunan dana guna menghentikan penyelidikan dan menutupi aroma tidak sedap dalam pengerjaan proyek.

Namun, Advokat Senior yang di masa Orba terlibat pembelaan tokoh-tokoh yang dikriminalkan yakin Kejagung tidak akan membiarkan mereka lolos jerat hukum.

“Pernyataan Jaksa Agung dalam Ulang Tahun ke-63 Kejaksaan menjadi keyakinan kami,” tukasnya.

HAPPY HAPSORO DKK

Dalam perkara BTS 4G belakangan makin berkembang dan terungkap sejumlah pihak yang menerima aliran dana korupsi Rp8, 032 triliun.

Serta, aliran dana untuk menghentikan penyelidikan sebesar Rp243 miliar dari Irwan Hermawan (Komisaris PT. Solitech Media Sinergy).

Untuk kategori pertama, baru Eks. Menkominfo Johnny G. Plate yang dijerat dan dijadikan tersangka bersama Galumbang MS (Dirut PT. Moratelindo).

Sebaliknya, para pihak lain seperti Jimy Sutjiawan (Dirut PT.Sanaine Exindo) yang belakangan mengembalikan Rp36, 8 miliar, PPK Elvano Hatorangan yang rumahnya sudah digeledah dan disita sejumlah alat bukti masih berstatus saksi.

Untuk kategori kedua, baru Windi Purnama (orang kepercayaan Irwan) dan M. Yusrizki (Dirut PT. BUP) yang dimiliki Happy Hapsoro suami Puan Maharani yang dijadikan tersangka.

Para pihak yang diduga menerima namun dibantah, belum semua diperiksa oleh Kejagung. Baru sebatas kader Golkar Dito Ariotedjo.

Lainnya belum tersentuh

“Seharusnya, dengan Kedudukan dan peran Kejaksaan yang melaksanakan Kekuasaan Negara dibidang penuntutan, harus bebas dari pengaruh kekuasaan manapun,” tuturnya.

MAQDIR ISMAIL

Terakhir, dia menyorot langkah Kejagung menggeledah ke kantor Maqdir Ismail selalu kuasa hukum Irwan Hermawan.

Erman merasa perlu mengkritisi langkah Kejagung tersebut, karena Maqdir hanya dititipkan uang Rp27 miliar oleh seseorang tidak dikenal di kantor Maqdir, guna diserahkan ke Kejagung.

“Tindakan penyidik yang langsung menggeledah Kantor Maqdir itu terasa
sangat arogan, tidak menghargai itikad baik dari Advokat Maqdir.”

Menurutnya, Kejaksaan tidak menghargai Advokat yang juga merupakan sebagai
Penegak Hukum.

Kejaksaan tidak bisa berdalih Penggeledahan Kantor Advokat Maqdir bukan menggeledah sebagai seorang Advokat, tetapi menggeledah Kantor seorang Saksi.

“Untuk menghindari sikap Arogan pihak Kejaksaan yang tidak menghargai Profesi Advokat, dan memahami Profesi Advokat, yang merupakan bagian dari Penegak Hukum, maka setiap Jaksa perlu membaca dan mempelajari UU Advokat selain UU Kejaksaan dan KUHAP. Sehingga Jaksa dapat memahami dan mengerti peran dan Fungsi Advokat dalam proses Penegakan Hukum,” pungkasnya.

Sebelumnya, dia memuji kinerja Kinerja yang makin membaik dan memperoleh kepercayaan tertinggi dalam 9 tahun terakhir dibanding institusi penegak hukum lain.

“Selamat Pak Jaksa Agung,” apresiasi Erman dalam keterangan tertulis KAI yang ditandatangi bersama Sekjen KAI Heytman Jansen. (Ahi)

Tinggalkan Balasan