Deprecated: Creation of dynamic property WpBerita_Breadcrumbs::$settings is deprecated in /home2/jakartane/public_html/wp-content/themes/wpberita/inc/class-wpberita-breadcrumbs.php on line 26
METRO  

Bergulir di PN Jakbar, Pembelian Lahan Milik Sendiri Diduga Kembali Terjadi di Pemprov DKI

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Kasus pembelian tanah milik sendiri di lingkungan Pemprov DKI Jakarta diduga kembali terulang. Setelah kasus pembelian lahan Rusun Cengkareng, kali ini diduga terjadi di lahan seluas 6.312 meter persegi di permukiman elit di Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat.

Dugaan kasus pembelian tanah milik sendiri di Pegadungan saat ini tengah bergulir di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dugaan pembelian lahan milik Pemprov DKI oleh Dinas Kehutanan DKI seluas senilai Rp 54,5 miliar diduga adalah merupakan fasos fasum yang diserahkan pengembang kepada Pemprov DKI. Penyerahan fasilitas itu dengan nilai proyek pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tahun 2018 Dinas Kehutanan DKI sebesar Rp131 miliar.

Advokat Madsanih Manong SH, MH, selaku kuasa hukum keluarga ahli waris Achmad Benny Mutiara mengatakan ditemukan keanehan dalam pembelian lahan yang diduga cacat administrasi ini.

“Berdasarkan surat nomor 2599/-076 Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Pemprov DKI disebutkan bahwa berdasarkan data dari hasil superimpose pemetaan antara peta deliniasi SIPPT dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Pemprov DKI diketahui bahwa sebagian dari lahan tersebut merupakan bagian dari SIPPT 1910-1.711.5 tanggal 1992 atas nama PT Tamara Green Garden, yang mana pihak pengembang dalam hal ini PT Tamara Green Garden harus menyerahkan lahan fasos fasumnya kepada Pemprov DKI,” kata Madsanih kepada wartawan di Jakarta, Jumat (4/8/2023) usai persidangan gugatan perdata kepada Pemprov DKI di PN Jakarta Barat sebelumnya.

Selain itu, kondisi lahan yang dibeli Dinas Pertanaman dan Kehutanan DKI masih dalam klaim atau sengketa antara pihak pengembang pengembang dan beberapa ahli waris di lahan tersebut, salah satunya Achmad Benny Mutiara.

“Hal itu sesuai dengan Surat Kelurahan Pegadungan nomor U39/-1 711 yang ditandatangani Lurah Pegadungan Sulastri tanggal 18 Agustus 2017,” kata Madsanih.

Seharusnya, pihak pengembang menyelesaikan dahulu persoalannya dengan para ahli waris pemilik lahan yang dijadikan fasos fasum, namun malah menjual kepada pihak Dinas Pertanaman dan Kehutanan DKI.

“Hal itu tercantum pada Surat Pelepasan Hak (SPH) yang ditandatangani di depan notaris pada tanggal 20 September 2018. Seharusnya Dinas Pertanaman dan Kehutanan DKI dalam membeli lahan warga harus berstatus clean and clear, tidak ada sengketa, dan baru bisa dijadikan aset,” ungkapnya sambil menunjukkan beberapa bukti dokumen.

Menurutnya, kejanggalan lain dalam pembelian lahan tersebut adalah keterangan petunjuk di dalam sertifikat SHGB Nomor 16008 dan 16007 yang dijual ke Pemprov DKI oleh pengembang disebutkan bahwa terhadap bidang tanah yang direncanakan fasos/fasum harus diserahkan berikut konstruksinya kepada Pemprov DKI tanpa ganti rugi. “Namun ternyata dibeli juga oleh Dinas Pertanaman dan Kehutanan DKI,” jelas Madsanih.

Dalam proses pembelian lahan tersebut juga tidak ada proses apraisal yang dilakukan pihak KJPP sebagai salah satu syarat pengadaan lahan oleh Pemprov DKI.

“Untuk saat ini, kondisi di lokasi telah terbangun Taman Maju Bersama (TMB) Pegadungan.TMB Pegadungan ada dua lokasi saling berdampingan yaitu Taman Irigasi Pegadungan dan Taman Kumbang Sereh. Tanah yang diduga bermasalah adalah Taman Kumbang Sereh,” pungkasnya. (Joko)

Tinggalkan Balasan