JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Buntut viralnya kasus dugaan pembelian lahan milik sendiri di lingkungan Pemprov DKI Jakarta menjadi sorotan DPRD. Sejumlah wakil rakyat Ibukota ini meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan agar semua yang terlibat dalam persekongkolan jahat diusut tuntas.
Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan meminta KPK untuk menyelidiki dugaan Pemprov DKI membeli lahannya sendiri yang berlokasi di RT 007 RW 01 Kelurahan Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat.
“Jika benar telah terjadi seperti disebutkan di atas, saya mencurigai adanya kongkalingkong yang bermuara pada tindak pidana penggelapan dan korupsi. Saya berharap KPK menyelidiki ini karena kerugian negara cukup besar,” ujar anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta kepada wartawan, Minggu (6/8/2023).
August pun akan mempertanyakan kebenarannya kepada pihak-pihak terkait, terutama Dinas Pertanaman dan Hutan Kota DKI Jakarta.
“Akan saya tanyakan duduk persoalannya, dan saya akan usulkan untuk dibahas dengan seluruh anggota dewan,” paparnya.
Di tempat terpisah, anggota Komisi A DPRD DKI William Aditya Sarana menambahkan agar pihak Inspektorat Pemprov DKI juga turun tangan langsung. Karena ini diduga sudah melibatkan banyak oknum ASN Pemprov DKI baik di Dinas Pertanaman dan Hutan Kota, maupun tingkat walikota hingga kelurahan.
“Inspektorat harus turun tangan, biar bisa dibersihkan semua yang terlibat,” tutur William.
Sebagaimana diketahui, dugaan pembelian lahan milik Pemprov DKI oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Pemprov DKI seluas 6.312 meter persegi senilai Rp 54,5 miliar merupakan fasos fasum yang diserahkan pengembang kepada Pemprov DKI, dengan nilai proyek pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tahun 2018 pada Dinas Kehutanan DKI sebesar Rp 131 miliar. (Joko)
