JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Dalam tiga tahun terakhir, dunia dihadapkan pada guncangan hebat Pandemi Covid-19 yang menelan korban 6,9 juta manusia. Krisis pandemi menggerus perekonomian global sekitar 2 triliun dolar AS.
Hal ini memaksa seluruh negara menggunakan instrumen
kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan secara luar
biasa. Tidak semua negara berhasil mengatasi krisis ini.
Data IMF per Juni 2023 menunjukkan ada 36 negara
yang berada dalam tekanan ekonomi akibat beban utang
yang meningkat.
Alhamdulillah, Indonesia telah berhasil mengatasi
tantangan besar akibat pandemi tersebut dengan hasil
yang baik. Bahkan, Indonesia menjadi salah satu negara
yang berhasil menangani krisis kesehatan dengan cepat
dan baik.
Demikian dikemukakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada pidato Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024
beserta Nota Keuangan di Ruang Paripurna Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Jokowi menyebut, Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara dengan pemulihan ekonomi yang cepat, konsisten, dan inklusif. Pertumbuhan ekonomi selama tujuh kuartal
terakhir, sejak akhir 2021, secara konsisten berada di atas 5,0%.
Jokowi mengatakan, tingkat pengangguran berhasil diturunkan dari 6,26% pada Februari 2021 menjadi 5,45% pada Februari 2023.
“Sementara tingkat kemiskinan juga terus menurun menjadi 9,36% pada Maret 2023, dari
puncaknya di masa pandemi 10,19% pada September 2021. Begitu juga dengan kemiskinan ekstrem yang turun dari 2,04% pada Maret 2022 menjadi 1,12% pada Maret 2023,” sebut mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Jokowi menyatakan, pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat telah membawa Indonesia naik kelas, masuk kembali ke dalam
kelompok negara berpendapatan menengah atas (Upper-
Middle Income Countries) di tahun 2022.
“Pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut. Semester-1 2023,
ekonomi nasional tumbuh 5,1%. Inflasi Indonesia juga semakin terkendali dan mencapai 3,1% sampai dengan Juli 2023,” ungkap Jokowi.
Jokowi menuturkan, kebijakan fiskal Indonesia termasuk salah satu yang paling efektif dalam menangani pandemi dan
menjaga pertumbuhan ekonomi.
“Defisit fiskal Indonesia
sudah kembali di bawah 3% PDB, satu tahun lebih cepat dari rencana awal. Di sebagian besar negara, defisit fiskal masih sangat lebar, seperti di India yang mencapai 9,6% PDB per tahun 2022, Jepang 7,8%, Tiongkok 7,5%, Amerika Serikat 5,5%, dan Malaysia 5,3%,” urai Jokowi.
“Rasio utang Indonesia juga salah satu yang paling rendah di antara kelompok negara G20 dan ASEAN, bahkan sudah menurun dari 40,7% PDB di tahun 2021 menjadi 37,8% di Juli 2023. Sebagai perbandingan, rasio utang Malaysia saat ini di tingkat 66,3% PDB, Tiongkok 77,1%, dan India 83,1%,” lanjut Jokowi.
Jokowi menegaskan, kebijakan fiskal ke depan dirancang dengan tujuan mengakselerasi target dan prioritas pembangunan
nasional.
“Agenda transformasi ekonomi, termasuk hilirisasi sumber daya alam, baik hasil tambang maupun pangan, akan terus dilanjutkan. Perlindungan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berpendapatan rendah, juga akan tetap menjadi fokus penting untuk menopang perbaikan struktural secara
fundamental,” imbuh Jokowi.
Mempertimbangkan potensi perekonomian yang dimiliki Indonesia, serta dengan tetap memperhitungkan risiko-
risiko yang akan datang, tutur Jokowi, maka asumsi dasar ekonomi makro sebagai landasan penyusunan RAPBN 2024
adalah sebagai berikut.
“Pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan sebesar
5,2%. Stabilitas ekonomi makro akan terus dijaga. Situasi kondusif dan damai pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 harus kita wujudkan demi meningkatkan optimisme perekonomian jangka pendek. Implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan
Daerah, dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan juga akan memberikan manfaat positif pada penguatan struktural,” papar Jokowi.
Selanjutnya, ujar Jokowi, inflasi akan tetap dijaga pada kisaran
2,8%.
“Peran APBN akan tetap dioptimalkan untuk memitigasi tekanan inflasi, baik akibat perubahan iklim maupun gejolak eksternal. Koordinasi yang kuat
antara anggota forum Tim Pengendalian Inflasi Pusat
dan Daerah akan terus dijaga,” ulas Jokowi.
Jokowi memprediksi, rata-rata nilai tukar Rupiah diperkirakan bergerak di sekitar Rp15.000 per dolar AS, sementara rata-rata
suku bunga Surat Berharga Negara 10 tahun diprediksi
pada level 6,7%.
“Koordinasi anggota Komite Stabilitas Sektor Keuangan akan selalu antisipatif dan responsif
dalam menghadapi potensi gejolak eksternal,” ucap Jokowi.
Jokowi memaparkan, arsitektur APBN tahun 2024, harus mampu
merespons dinamika perekonomian, menjawab
tantangan dan mendukung agenda pembangunan dan
kesejahteraan secara optimal, mempercepat transformasi
ekonomi, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi
yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan, melindungi
daya beli masyarakat dari goncangan, dan menjaga agar
postur APBN tetap sehat dan berkelanjutan dalam
jangka menengah-panjang.
“APBN tahun 2024 didesain untuk menjawab tantangan saat ini sekaligus di masa yang akan datang, maka kebijakan APBN tahun 2024 diarahkan untuk
“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan”,” kata Jokowi.
Jokowi membeberkan, upaya transformasi ekonomi, akan ditempuh melalui 2 strategi utama, yaitu strategi jangka pendek dan strategi jangka menengah.
Pertama, sebut Jokowi, strategi jangka pendek difokuskan untuk mempercepat penghapusan
kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting,
pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi.
Kedua, tambah Jokowi, strategi jangka menengah difokuskan pada 5 agenda sebagai berikut.
“Satu, mewujudkan sumber
daya manusia unggul yang produktif, inovatif, sejahtera,
dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta reformasi sistem perlindungan sosial, termasuk penguatan perlindungan pekerja migran Indonesia. Dua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya infrastruktur di bidang energi, pangan,
konektivitas, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Tiga, pemantapan implementasi reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi. Empat, meningkatkan aktivitas
ekonomi yang bernilai tambah tinggi, melalui hilirisasi
sumber daya alam. Lima, mendorong pengembangan
ekonomi hijau,” urai Jokowi.
Untuk mewujudkan SDM unggul, inovatif, berintegritas, dan berdaya saing, ungkap Jokowi, disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp660,8 triliun atau 20% APBN, tecermin dari alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp237,3 triliun, transfer ke daerah Rp346,6 triliun, dan pembiayaan investasi Rp77,0 triliun.
“Kita harus mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi
disrupsi teknologi. Revolusi mental tidak boleh berhenti
agar sumber daya manusia kita produktif, inovatif, berdaya saing global, berintegritas, berakhlak mulia, dengan tetap menjaga jati diri budaya bangsa,” imbau mantan Walikota Solo ini.
“Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditekankan pada: peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; pemerataan kualitas pendidikan melalui peningkatan distribusi guru dan sarana prasarana pendidikan; peningkatan kualitas PAUD; peningkatan akses pendidikan di semua jenjang pendidikan; peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan, terutama di daerah
tertinggal, terluar, dan terdepan; serta penguatan konektivitas pendidikan vokasi dengan pasar kerja,” beber Jokowi.
Untuk menghadirkan SDM yang sehat dan produktif, ujar Jokowi, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp186,4 triliun atau 5,6% dari APBN.
“Anggaran tersebut diarahkan untuk transformasi sistem kesehatan, mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif, meningkatkan akses dan kualitas
layanan primer dan rujukan, menjamin tersedianya fasilitas layanan kesehatan yang andal dari hulu ke hilir, mengefektifkan program JKN, serta mempercepat penurunan prevalensi stunting agar mencapai 14% di tahun 2024, yang dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi berbagai institusi,” jelas Jokowi.
Untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, serta pembangunan SDM jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan, kata Jokowi, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp493,5 triliun.
“Sejalan dengan hal tersebut, reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat, perbaikan basis data penerima antara lain melalui penguatan data registrasi sosial ekonomi, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024,” terang Jokowi.
Untuk mendorong produktivitas, mobilitas dan konektivitas, serta pemerataan yang berkeadilan,
anggaran infrastruktur, ungkap Jokowi, dialokasikan sebesar Rp422,7 triliun, yang diarahkan untuk: penguatan penyediaan
pelayanan dasar; peningkatan produktivitas melalui
infrastruktur konektivitas dan mobilitas; peningkatan
jaringan irigasi melalui pembangunan bendungan,
saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier; penyediaan
infrastruktur di bidang energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan; pemerataan akses teknologi informasi dan komunikasi; serta mendukung
proyek-proyek strategis, termasuk pembangunan IKN.
“Akselerasi pembangunan infrastruktur ditempuh dengan bauran skema pendanaan, melalui sinergi sisi pembiayaan investasi dan belanja kementerian/lembaga serta meningkatkan peran swasta. Untuk itu, pemerintah terus mendorong pengembangan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha yang lebih masif dan berkelanjutan,” tutur Jokowi.
Jokowi pun mengemukakan strategi transformasi ekonomi di bidang ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp108,8 triliun yang diprioritaskan untuk: peningkatan ketersediaan, akses,
dan stabilisasi harga pangan; peningkatan produksi pangan domestik; penguatan kelembagaan petani; dan
dukungan pembiayaan serta perlindungan usaha tani;
percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan; pengembangan kawasan food estate; serta penguatan cadangan pangan nasional.
Jokowi pun memastikan pendapatan negara direncanakan sebesar Rp2.781,3 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.307,9 triliun dan PNBP sebesar Rp473,0 triliun,
serta hibah sebesar Rp0,4 triliun.
“Belanja negara dialokasikan sebesar Rp3.304,1 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.446,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp857,6 triliun. Keseimbangan primer negatif Rp25,5 triliun didorong bergerak menuju positif. Defisit anggaran sebesar 2,29%
PDB atau sebesar Rp522,8 triliun,” jelas Jokowi.
Dengan pengelolaan fiskal yang kuat, disertai dengan efektivitas dalam mendorong transformasi
ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat, Jokowi berharap tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 dapat ditekan dalam kisaran 5,0% hingga 5,7%, angka kemiskinan dalam rentang 6,5% hingga 7,5%, rasio gini
dalam kisaran 0,374 hingga 0,377, serta Indeks Pembangunan Manusia dalam rentang 73,99 hingga 74,02.
“Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 105 sampai dengan 108 dan 107
sampai dengan 110.17,” pungkas Presiden Jokowi. (Daniel)
