JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Menarik sekali kalau kita menerawang APBN 2024, karena ini adalah akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden Jokowi.
Banyak hal yang menjadi catatan saya, yang paling penting adalah bagaimana ketika Visi Presiden, terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, kemudian berdasarkan gotong royong ada amanat-amanat yang disampaikan dalam setiap presiden menyampaikan Pidato Keuangannya dalam Laporan Nota Keuangan setiap bulan Agustus itu. Tidak lupa juga Misi dan arahan Presiden.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Banggar DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal saat menjadi narasumber Diskusi Forum Legislasi bertema “Mengupas RAPBN 2024” di Ruang Diskusi Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2023).
Cucunya menyatakan, ada yang menjadi catatannya terkait RAPBN 2024.
Pertama, kata Cucun, terkait arahan Presiden mengenai pembangunan SDM, di mana dari 2010 ke 2029 yang ini merupakan apa rasio ketergantungan Indonesia.
Cucun menyebut, Hasil Proyeksi Dasar SP terhadap pembanguan SDM ini sejak tahun 2012 Indonesia mendapatkan bonus demografi.
“Bonus demografi yang mohon maaf buat kita ini melihat tidak begitu memanfaatkan bonus demografi, sehingga demand terhadap market apa SDM kita ini tidak bisa terproyeksikan, sehingga di RPJM 2024-nya belum ada program pemerintah yang secara riil bisa memanfaatkan bonus demografi dan kelihatannya di skema anggaran terkait pendidikan juga untuk penguatan SDM ini masih banyak hal yang fungsi-fungsi pendidikan ini tidak sesuai dengan sasaran,” papar Cucun.
Ketua F-PKB DPR RI ini menuturkan Presiden Jokowi telah menyampaikan anggaran pendidikan sekian ratus triliun, di mana hal itu dievaluasi di Banggar DPR RI.
“Kami sering mengevaluasi fungsi pendidikan yang sebetulnya ini mana yang belanja di kementerian/lembaga (K/L). kemudian juga melalui Tes Kemampuan Dasar (TKD), banyak hal yang justru di K/L sendiri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) hanya dari Rp600 sekian triliun itu dapat porsi hanya Rp80 triliun, tidak sampai Rp90 triliun, sehingga bagaimana bisa memaksimalkan fungsi kementerian ini untuk menyiapkan tenaga-tenaga atau bonus demografi ini,” ungkap Cucun.
Mengenai pembangunan infrastruktur, Cucun memuji Pemerintahan Presiden Jokowi cukup luar biasa meski terdapat beberapa catatan.
“Sangat masif Pak Presiden, tapi ada yang menjadi catatan saya itu ditransformasi ekonomi, transformasi ekonomi kalau saya mencatat Presiden mengharapkan transportasi ekonomi terus berlanjut tetapi kalau lihat dari tahun 2010 sampai 2022 kemarin, ini kita lihat trennya kontribusi sektor industri bahkan transfer ekonomi ini ada sedikit pembiasan malah di industrialisasi,” terang Cucun.
Cucun pun mencontohkan sektor tekstil di mana banyak kalangan menilai saat ini sektor tekstil sudah sunset padahal di industri itu banyak menyerap tenaga kerja.
“Di satu sisi sekarang bagaimana kalau dulu, orang-orang kita ini punya harapan bisa bekerja di negara lain yang menjadi destinasinya dapat gaji banyak, tapi kondisi geopolitik sekarang ini malah balik ke kita menambah problematika di kita,” keluh Cucun.
Sementara, menurut Cucun, Indonesia sendiri saat ini industrialisasi menjadi problem yang harus menjadi catatan bagi pemerintah untuk bagaimana membuat bingkai anggaran 2024.
“Penyelesaian tingkat pengangguran ini kalau riilnya, angka sekarang di media kita lihat bahan sekunder ada satu juta, pengangguran 1,5 juta. Kalau riilnya mungkin bisa lebih karena banyak sekarang industri yang sudah mulai menghitung, karena faktor geopolitik, karena faktor kita juga mau pemilu, ini menjadi satu bahan yang harus kita hitung, bagaimana cara menyelesaikan persoalan bangsa menghadapi 2024,” ulas Anggota Komisi III DPR RI ini.
“APBN yang kita buat ini haruslah betul-betul bisa menciptakan bagaimana ini solusi untuk bagaimana negara bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan perekonomian,” tukas Cucun Ahmad Syamsurijal. (Daniel)
