Deprecated: Creation of dynamic property WpBerita_Breadcrumbs::$settings is deprecated in /home2/jakartane/public_html/wp-content/themes/wpberita/inc/class-wpberita-breadcrumbs.php on line 26

Apabila Demokrasi Konstitusional Batasi Kebebasan dan Kesetaraan, Nasir Djamil: Harus Dielaborasi

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Demokrasi adalah sesuatu yang unik, karena sampai saat ini belum ada satu sistem pemerintahan yang lebih baik daripada demokrasi. Meskipun demokrasi itu juga sering dipertentangkan, bahkan sejumlah pengajar di Amerika Serikat (AS) saat ini sedang menyalahkan demokrasi, karena demokrasi dianggap telah melahirkan kebencian, polarisasi dan permusuhan, sehingga sekarang mereka itu mempertanyakan soal demokrasi ini.

Demikian disampaikan Anggota MPR RI Nasir Djamil ketika menjadi narasumber Diskusi Empat Pilar dalam rangka Peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-78 MPR RI bertema “Pemilu 2024, Mewujudkan Demokrasi Konstitusional yang Mempersatukan Bangsa” di Ruang Diskusi Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8/2023).

Nasir mengatakan, ada banyak sekali istilah yang disematkan pada kata demokrasi, antara lain: demokrasi Pancasila, demokrasi partisipatif, demokrasi Republikanisme, dan sebagainya.

“Tentu saja demokrasi ini seperti aliran-aliran dalam agama, banyak mazhab, kemudian dipertentangkan, di debat, dan lain sebagainya,” tutur Anggota Komisi III DPR RI ini.

Menurut Nasir, demokrasi harus konstitusional, kalau tidak maka akan menimbulkan malapetaka dalam kehidupan masyarakat, karena dua hal yang paling penting dalam demokrasi itu adalah kebebasan dan kesetaraan

“Karena itu saya melihat demokrasi konstitusional itu memang harus di harus dielaborasi oleh pimpinan MPR seperti apa sebenarnya demokrasi konstitusional ini,” ujar Politisi PKS ini.

Nasir menyebut, dalam sebuah negara demokrasi mengkritik merupakan hal yang wajar, karena memang dasar dari demokrasi adalah kesetaraan dan kebebasan.

“Tetapi memang demokrasi itu harus diatur, kalau tidak maka di akan kebablasan, karena itu pengaturan demokrasi ini apakah sama kemudian kita sebut sebagai demokrasi konstitusional,” jelas Nasir.

Legislator asal Aceh ini menambahkan, apabila demokrasi konstitusional ini nantinya akan menghilangkan atau membatasi kebebasan dan kesetaraan, maka harus dielaborasi oleh pimpinan DPR RI melalui badan pengkajian MPR RI, sehingga Indonesia punya rule.

Lebih lanjut, Nasir juga menyayangkan karena saat ini banyak pihak yang “memperalat demokrasi hanya untuk kepentingan sesaat, untuk kepentingan kelompok, dan bukan untuk kepentingan bangsa dan negara.

“Bagaimana caranya supaya demokrasi itu tidak di peralat, barangkali ide terkait dengan demokrasi konstitusional ini, itu juga diharapkan bisa menghindari atau menghindarkan ya atau menjauhkan sekelompok orang memperalat demokrasi. Mudah-mudahan saya punya harapan demokrasi konstitusional ini sejalan dengan empat pilar yang selama ini di diperjuangkan oleh anggota MPR. Itu pandangan saya tentang demokrasi konstitusional,” tuntas Nasir Djamil. (Daniel)

Tinggalkan Balasan