JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: PDI Perjuangan (PDIP) diminta untuk mencopot kadernya yang tidak mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres pada Pilpres 2024 mendatang.
Permintaan itu di satu sisi masuk akal, karena di PDIP berlaku tegak lurus terhadap keputusan ketua umumnya. Kader yang tidak mengikuti keputusan Megawati Soekarnoputri dengan sendiri akan diberi sanksi.
Sanksinya tentu ada yang ringan, sedang, dan berat. Khusus pencopotan, sudah masuk kategori sanksi berat.
Demikian dikatakan Pakar Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga kepada para wartawan, Rabu (23/8/2023).
Jamiluddin memaklumi siapapun kader PDIP yang tidak mendukung Ganjar diminta untuk dicopot atau mengundurkan diri.
“Itu tentunya sebagai konsekuensi logis dari keharusan tegak lurus kepada keputusan ketua umumnya, sebab Megawati sudah memutuskan bakal capres dari PDIP hanya Ganjar,” tutur Dosen Metodologi Penelitian Komunikasi Universitas Esa Unggul, Jakarta ini.
Namun di sisi lain, lanjut Jamiluddin, tegak lurus terhadap setiap keputusan ketua umum mengindikasikan tidak berjalannya demokrasi di partai tersebut.
“Kader seolah tidak boleh berbeda sikap dan tindakan terhadap keputusan yang diambil ketua umumnya,” jelas Jamiluddin.
Jamiluddin menyesalkan karena hal tersebut mengingkari prinsip demokrasi.
“Salah satunya dengan menutup peluang perbedaan pendapat,” ungkap Dekan Fikom IISIP, Jakarta 1996-1999 ini.
Padahal, tutur Jamiluddin, partai tersebut menggunakan lebel demokrasi.
“Hal itu seharusnya tercermin dalam mengelola partai, termasuk mengakomodir perbedaan pendapat terhadap pilihan capres yang akan diusung,” imbuh Penulis Buku Tipologi Pesan Persuasif ini.
Jamiluddin menilai, PDIP tampaknya perlu juga mengedepankan demokrasi dalam urusan capres yang diusungnya.
“Hal itu agar sesuai dengan label partainya, PDIP,” pungkas Jamiluddin Ritonga. (Daniel)
