Deprecated: Creation of dynamic property WpBerita_Breadcrumbs::$settings is deprecated in /home2/jakartane/public_html/wp-content/themes/wpberita/inc/class-wpberita-breadcrumbs.php on line 26

Presidential Threshold Munculkan Pragmatisme, KAI: Pencapresan Seperti Panggung Sandiwara

JAKARTANEWS.ID- JAKARTA: Kongres Advokat Indonesia (KAI) menyebutkan pembatasan Pencalonan Presiden (Presidential Threshold) berdampak lunturnya prinsip dan menumbuh- kembangkan pragmatisme pada Parpol.

“Hari ini, kita dapat saksikan panggung politik (Pencapresan, Red) tak ubahnya dengan panggung sandiwara, ” kata Presiden KAI Erman Umar, Rabu (23/8).

Pada akhirnya, berganti-ganti (inkonsistensi) dukung Capres (Calon Presiden) dianggap hal biasa.

“Hari ini mendukung Ganjar, esok lusa membanting stir dukung Prabowo, atau mungkin sebaliknya.”

Pragmatisme ini memunculkan kiasan ”
daripada tertinggal kereta, maka masuk saja ke gerbong mana saja” atau dapat diartikan “ketimbang partainya tidak punya calon presiden, dukung saja calon presiden mana saja.”

TAK UBAHNYA DENGAN JUDI

Menurut Erman, dalam keterangan terkait Perenungan HUT Kemerdekaan RI ke-78 yang diterima Jakartanews. Id, sikap itu memunculkan anggapan seolah Pemilihan Presiden tak ubahnya dengan judi dan itu halal hukumnya.

“Sikap itu memunculkan (anggapan) Pemlihan Presiden tak ubahnya dengan judi dan itu halal hukumnya.”

Namun demikian, tambah Erman dalam keterangannya yang juga ditandatangi Sekjen KAI Heytman Jansen PS, kondisi tersebut memberi contoh yang tidak baik bagi rakyat dan generasi muda penerus bangsa.

“Mau dibawa kemana generasi muda, bila mereka terus dipertontonkan panggung sandiwara tersebut,” akhirinya.

BERTENTANGAN

Ketentuan Presidential Threshold diatur dalam 222 UU Pemilu. Disebutkan Parpol atau Gabungan Parpol baru dapat mencalonkan Capres, bila memiliki kursi minimal 20% dari jumlah kursi DPR.

Atau memperoleh 25% dari suara sah secara Nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Ketentuan tersebut tidak diatur dalam Konstitusi (UUD 1945), yang tidak mempersyaratkan batas apapun bagi Parpol yang akan mencalonkan seorang Presiden.

Perjuangan untuk menempuh Yudicial Review di Mahkamah Konstitusi (MK) atas ketentuan yang tidak adil secara politik tersebut selalu kandas. (ahi)

Tinggalkan Balasan