Hanya Utamakan Elektabilitas Tokoh, Pengamat Sugiyanto Nilai Parpol Tersandera Hasil Survei Capres 2024

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Pengamat pllitik dan perkotaan Sugiyanto mengamati hiruk-pikuk politik menjelang Pemilu 2024 yang kini makin tak jelas arahnya. Menurutnya partai politik telah tersandera oleh hasil survei atau poling soal elektabilitas Capres yang mana dalam setiap hasil survei masyarakat selalu disuguhkan dengan hanya ada tiga nama tokoh teratas yang muncul.

Nama ketigas Capres itu adalah Probowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. “Akibatnya, partai dalam mengambil keputusan politik terpaksa berkutat hanya ingin mengusung tiga nama itu. Padahal dalam mengusulkan pasangan capres dan cawapres parpol atau gabungan parpol bisa mengabaikan hasil survei tentang elektabilitas capres 2024 tersebut,” kata Sugiyanto di Jakarta, Selasa. (29/8).

Seharusnya parpollah yang mengontrol opini publik untuk menentukan capres 2024. “Namun yang terjadi sebaliknya, justru lembaga survei yang mendominasi mengontrol parpol dengan hasil poling elektabiltas capres 2024. Dan patut diduga, hasil survei bisa direkayasa menurut pesanan,” kritik Sugiyanto. Atas hal ini, parpol tersandera hasil poling elektabilitas capres 2024 yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga survei.

“Dengan demikian, para parpol itu hanya ingin menang pada Pilpres saja, tanpa mengutamakan program-program Capres. Akhirnya mereka terpaksa mengusung capres ungulan-ungulan teratas dari hasil poling. Bila demikian adanya, maka sebaiknya Konstitusi, Undang-Undang (UU), aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan lainnya diubah saja,” tandas Sugiyanto. Dalam hal ini, aturan yang mengatur pengajuan pasangan Capres-Cawapres seperti yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Nah, klausul aturan tersebut diubah saja menjadi ‘Pasangan Capres-Cawapres diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilihan umum berdasarkan hasil poling tiga nama teratas dari lembaga survei’. “Ditambahkan kalimat berdasarkan hasil poling tiga nama teratas,” sendiri Sugiyanto. Akan tetapi dalam hal revisi atau perubahan aturan dianggap ribet-dan berbelit-belit, maka masih ada solusi lainnya, yakni buat aturan larangan. Revisi aturan UU-nya, dan aturan KPU serta Bawaslu. “Pada revisi aturan tersebut, tambahkan larangan lembaga-lembaga survei memgumumkan hasil poling elektabilitas Capres. Tetapi untuk Pilpres 2024 sudah terlambat karena hampir tiap hari lembaga survei merilis hasil survei. “Mungkin tepat diberlakukan pada Pilpres 2029 akan datang,” pungkasnya. (Joko)

Tinggalkan Balasan