JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Koalisi partai pendukung bakal calon presiden Prabowo Subianto berubah nama dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Cak Imin tampaknya sangat kecewa atas perubahan nama koalisi tersebut. Sebab, dirinya mengaku tidak dilibatkan dalam perubahan koalisi tersebut.
Cak Imin bahkan baru mengetahui adanya perubahan nama koalisi saat menghadiri HUT PAN di Jakarta.
Demikian disampaikan Pakar Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga kepada para awak media, Senin (28/8/2023).
Menurut Jamiluddin, hal itu tentu mengesankan Cak Imin tidak dianggap penting, sehingga ditinggal begitu saja dalam memutuskan nama koalisi. “Cak Imin tentu wajar bila sangat kecewa, sebab dirinya dan Prabowo yang mendeklarasikan KKIR, dan kemudian diubah menjadi KIM tanpa sepengetahuannya,” tutur Dosen Metodologi Penelitian Komunikasi Universitas Esa Unggul, Jakarta ini.
Dengan berubahnya nama, ujar Jamiluddin, tentu KKIR dengan sendirinya bubar. “Ini artinya, piagam kesepakatan yang ditandatangani Prabowo-Cak Imin menjadi tidak berlaku lagi,” jelas Jamiluddin.
Jamiluddin mengatakan, hal itu tentu berimplikasi pada peluang Cak Imin menjadi cawapres juga semakin kecil. “Sebab, pembahasan cawapres tidak lagi dibahas oleh Prabowo dan cak Imin saja, tapi juga oleh Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, dan Yusril Ihzha Mahendra,” jelas Dekan Fikom IISIP, Jakarta 1996-1999 ini.
Jamiluddin menilai, Cak Imin tidak lagi memiliki hak veto yang kuat, lantaran suara Cak Imin tidak lagi menentukan dalam memutuskan cawapresnya Prabowo.
Jamiluddin berpendapat, secara politis hal itu tentu memukul Cak Imin. “Sebagai Ketua Umum PKB, ia sudah mendapat perlakukan yang tak selayaknya. Seolah sudah tidak ada kesetaraan di KIM,” ulas Penulis Buku Riset Kehumasan ini.
Jamiluddin melihat, ada peluang Cak Imin dan PKB akan mengevaluasi keberadaannya bersama Prabowo, termasuk di KIM. “Evaluasi itu akan menjadi kenyataan bila Cak Imin tidak menjadi cawapresnya Prabowo,” tukas Jamiluddin.
Lebih lanjut, tambah mantan Sekjen Media Watch ini, PKB berpeluang besar akan meninggalkan KIM dan berlabuh ke PDIP. “Peluang itu akan semakin terbuka bila PDIP memberikan konsesi politik yang lebih menguntungkan pada Cak Imin dan PKB,” pungkas Jamiluddin Ritonga. (Daniel)
