.jpg "banner 2560x320")
JAKARTANEWS.ID -JAKARTA: PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) tengah menyusun aturan kriteria nasabah yang termasuk dalam kategori penghapusan buku dan tagih kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan BRI turut dilibatkan oleh pemerintah sebagai pihak yang mengkaji rencana aturan penghapusan buku dan tagih kredit UMKM tersebut.
“Ada ketentuan boleh atau tidak hapus tagih, kalau nasabahnya mungkin lebih dari 10 tahun macet, mau ditagih tidak bisa, ya sudah kita tidak tagih sebenarnya. Tapi perlu dibuat aturannya supaya level non pemerintah, aturannya sedang dibuat kriterianya tidak menimbulkan moral hazard,” kata Sunarso di Jakarta, Rabu (30/8/2023).
Rencana kebijakan hapus buku dan tagih atau write off kredit macet UMKM telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).
Sunarso mengatakan, penyusunan aturan kategori nasabah dibuat sebagai bentuk komitmen BRI untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya moral hazard jika kebijakan pemerintah nanti diberlakukan.
Implementasi praktis dari aturan itu memerlukan regulasi lebih, untuk menentukan kriteria nasabah yang memenuhi syarat agar mendapatkan penghapusan tagihan yang saat ini sedang dirumuskan oleh tim penyusun kebijakan pemerintah.
Ia mengungkap bahwa BRI telah memberlakukan hapus buku atau penghapusan pencatatan pinjaman dari neraca (on-balance sheet) dengan kriteria tertentu sesuai dengan kebijakan internal bank, yaitu telah dalam kategori pinjaman macet serta sudah dicadangkan 100 persen.
Menurutnya, biaya untuk mengejar nasabah yang mempunyai kredit bermasalah sering kali lebih besar dibandingkan jumlah yang sebenarnya diutangkan.
“Tapi bagi BRI tidak berpengaruh sama sekali karena ada aturannya hapus tagih ataupun tidak hapus tagih, kalau sudah tidak bisa dibayar ya kita tidak tagih, mending kita nyari nasabah baru,” ujar Sunarso.
Terkait kinerja BRI pada semester I 2023, Sunarso mengungkapkan BRI membukukan laba konsolidasi sebesar Rp29,56 triliun pada semester I 2023 atau tumbuh 18,83 persen secara tahunan (yoy).
“Selama enam bulan, BRI Group mampu membukukan laba sebesar Rp29,56 triliun yang artinya tumbuh secara tahunan sebesar 18,83 persen. Inilah yang saya katakan bahwa kinerja BRI sangat baik, balance sheet-nya solid, NPL-nya profitable, dan kinerja yang baik itu insya Allah berkelanjutan,” kata Sunarso.
Aset BRI tercatat tumbuh 9,21 persen yoy mencapai angka Rp1.805,15 triliun. Kemudian, dari sisi manajemen risiko, BRI membukukan tingkat kredit kurang lancar atau non-performing loan (NPL) sebesar 2,95 persen yoy, dengan NPL coverage sebesar 248,54 persen yoy. Selain itu, credit cost BRI tercatat 2,26 persen yoy.
Lebih lanjut, Sunarso memaparkan BRI mencatatkan dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp1.245,12 triliun dengan rincian dana berasal dari tabungan sebesar Rp517,12 triliun, giro Rp298,31 triliun, dan deposito Rp429,29 triliun.
DPK perseroan ditopang oleh dana murah atau CASA yang tercatat Rp815,42 triliun atau tumbuh 10,13 persen yoy.
“Dari tahun lalu porsi CASA 65,12 persen. Di kuartal II sudah naik menjadi 65,49 persen,” ujar Sunarso. (YOK)
