JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menolak wacana penggantian BBM jenis Pertalite dengan Pertamax Green 92 pada awal tahun 2024.
Menurut Mulyanto, rencana itu masih perlu dikaji lebih dalam karena menyangkut aspek teknis, keekonomian dan besaran subsidi untuk produksi serta distribusi.
Lagipula hingga kini, ungkap Mulyanto, DPR RI dan pemerintah belum pernah membicarakan rencana tersebut sehingga sangat aneh bila tiba-tiba beredar wacana penggantian BBM murah bagi masyarakat tersebut.
“Setahu saya hingga kini belum ada pembahasan terkait rencana pemerintah menghapus Pertalite lalu menggantinya dengan Pertamax Green 92 pada tahun 2024,” kata Mulyanto kepada para awak media, Jumat (1/9/2023).
“Saya hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR RI dengan Dirut Pertamina beserta jajarannya tersebut. Dalam RDP Rabu (30/8/2023) itu tidak ada pembahasan kebijakan mengganti BBM Pertalite dengan Pertamax Green 92. Lagipula tidak tepat RDP dengan Pertamina, membahas isu itu,” sambung Wakil Ketua F-PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini.
Mulyanto menerangkan dalam RDP tersebut Pertamina hanya menyampaikan kajian terkait peningkatan produksi dan distribusi Pertamax Green 95 dan juga Pertamax Green 92.
Mulyanto menyebut, implementasi Pertamax Green 92 kelihatannya masih memerlukan waktu, karena banyak aspek yang harus diperjelas dan dimantapkan, termasuk volume dan sumber ethanol, serta insentif impor yang dibutuhkan.
“RDP tersebut sama sekali tidak membahas kebijakan untuk mengganti Pertalite dengan Pertamax Green 92. Karena Pertamina kan hanya operator bukan regulator,” tutur Mulyanto.
Mulyanto menjelaskan, Pertamina tidak memiliki kewenangan untuk merumuskan, membahas dan menetapkan kebijakan terkait subsidi BBM.
“Paling-paling Pertamina hanya memberi usul atau masukan kepada pemerintah atau Komisi VII DPR RI,” sebut Anggota Baleg DPR RI ini.
Legislator asal Dapil Banten 3 ini memastikan usul atau masukan kebijakan dari Pertamina tersebut bisa diterima atau ditolak, tergantung perspektif lembaga pembentuk kebijakan.
“Dari sisi kebijakan subsidi BBM sendiri, sebagaimana tercermin dalam Asumsi Makro APBN 2024, yang baru saja ditetapkan Komisi VII DPR RI bersama pemerintah pada Kamis (31/8/2023) tidak ada pembicaraan terkait penghapusan Pertalite lalu menggantinya dengan Pertamax Green 92 pada tahun 2024,” tandas Mulyanto.
Untuk diketahui, RDP Komisi VII DPR RI dengan Dirut Pertamina dan seluruh jajarannya pada Rabu (30/8/2023) membahas topik terkait bisnis internasional Pertamina, Pertamax Green 95, distribusi gas melon 3 kilogram, dan perkembangan akuisisi Pertamina atas Blok Masela.
Dalam kesempatan RDP tersebut tidak dibuat kesimpulan rapat, hanya catatan rapat, khususnya terkait prognosis penyerapan gas melon 3 kilogram di tahun 2023, yang sedikit over kuota sebesar 0.28 juta metrik ton. (Daniel)
