Guspardi Gaus Kritik Wacana Rumah Ibadah Dikontrol Pemerintah

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus mengkritik wacana yang diusulkan Ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) agar semua rumah ibadah dikontrol pemerintah.

“Alasan yang dikemukakan oleh Kepala BNPT Komjen Rycko Amelza Dahniel sebagai Kepala BNPT dengan dalih adanya penyebaran paham radikalisme dan beberapa negara melakukan kontrol penuh terhadap masjid dan rumah ibadah sungguh sangat tidak tepat dan berlebihan, kata Guspardi kepada para wartawan, Rabu (5/9/23)

Menurut Guspardi, wacana itu tidak sesuai dengan prinsip konstitusi yang berlaku di Indonesia sebagai negara hukum yang berdaulat dan karenanya tidak harus apa yang berlaku di negara lain, dipraktekkan pula di Indonesia

“Apalagi jika rumah ibadah di kontrol oleh pemerintah, jelas- jelas bertentangan dengan amanat UUD 1945 pasal 29 ayat 2 yang menegaskan negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing,” ujar Politisi PAN ini.

Guspardi pun mengatakan usulan kepala BNPT itu menunjukkan sikap frustrasi pemerintah yang tak mampu mengatasi masalah radikalisme.

“Hal ini juga menjadi langkah mundur dan mencerminkan cara berpikir serta bersikap yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sudah dibangun di Indonesia,” tutur Guspardi.

“Dalam tatanan masyarakat Indonesia yang semakin demokratis, negara seharusnya mempercayai rakyatnya untuk bisa mengatur dirinya, termasuk dalam hal pengelolaan rumah ibadah,” sambung Anggota Baleg DPR RI ini.

Guspardi tidak habis pikir, mengapa masih saja ada pemikiran dari pejabat yang institusinya sendiri merupakan instrumen alat negara, justru pemikirannya itu totalitarian yang akan melahirkan rezim bercorak diktatorial.

Oleh karena itu, tambah Legislator asal Dapil Sumbar 2 ini, wacana rumah ibadah di kontrol oleh pemerintah harus ditolak dan dihentikan.

“Yang paling urgent dilakukan oleh lembaga seperti BNPT adalah mendeteksi potensi pemahaman agama (apapun agamanya) yang dapat mengarah kepada menghalalkan kekerasan dan bertindak merugikan orang lain serta ketertiban sosial ditengah masyarakat. Bukan malah mengontrol semua rumah ibadah oleh pemerintah,” pungkas Guspardi Gaus.

Sebelumnya, Kepala BNPT Komjen Rycko Amelza Dahniel mengusulkan agar pemerintah mengontrol semua tempat ibadah di Indonesia. Tujuannya, agar tempat ibadah tidak menjadi sarang radikalisme.

Usulan itu disampaikan Rycko saat menghadiri rapat bersama Komisi III DPR RI, Senin (4/9/2023). (Daniel)

Tinggalkan Balasan