Deprecated: Creation of dynamic property WpBerita_Breadcrumbs::$settings is deprecated in /home/jakartane/public_html/wp-content/themes/wpberita/inc/class-wpberita-breadcrumbs.php on line 26

Kasus Perundungan Anak Meningkat, Mustafa Kamal Soroti Kinerja Kemendikbudristek dan Kemenkominfo

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Saya sebagai anggota Komisi X DPR RI merasa sangat prihatin sekali terkait semakin tingginya intensitas kasus perundingan di Indonesia. Jadi bukan hanya kualitas kasusnya yang semakin parah, tapi berita ini juga terus-menerus gitu,

Ini saya lihat satu efek yang tidak cukup bisa diantisipasi, itu artinya memang kita harus akui, perangkat-perangkat terutama pendidikan belum mampu mendeteksi dan mengantisipasi secara dini perkembangan situasi anak didiknya sendiri.

Demikian disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Mustafa Kamal saat dirinya menjadi narasumber Diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Setop Perundungan Demi Masa Depan Anak” di Ruang Diskusi Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/10/2023).

Menurut Kamal, saat ini disrupsi juga terjadi dalam dunia pendidikan dan bukan hanya di dunia bisnis.

“Hal-hal baru ini harus dicermati, yang tidak mampu lagi dijawab dengan kurikulum yang ada, apalagi sekarang ini ada orientasi pendidikan yang lebih ke arah pengetahuan. Orang bisa kaya wawasannya, tapi karakternya itu bermasalah,” kata Kamal.

Kamal menilai, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tidak mampu melindungi para warga negara, apalagi para warga negara muda.

“Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi saja baru diketuk palu kemarin. Bertahun-tahun itu tidak selesai, betapa lambatnya. seharusnya tidak seperti itu, betapa lambatnya regulasi kita. Kasus TikTok itu yang apa dijadikan platform bisnis juga, betapa terlambatnya regulasi itu dibanding perkembangan teknologi digital,” imbuh Politisi PKS ini.

Kamal melihat, anak-anak saat ini tidak ubahnya menjadi tempat sampah dari berbagai informasi yang ada.

“Saya kecewa, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) hanya mengandalkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengontrol tayangan-tayangan tradisional di televisi. Sekarang ini yang nonton televisi semakin sedikit, apalagi anak-anak,” ungkap Kamal.

“Negara-negara lain yang mereka lihat masalah berat itu adalah kemampuan literasinya (membaca, menulis, menuangkan pemikiran secara konseptual) dan berdialog itu menurun drastis gara-gara pengaruh smartphone Ini, bukan smartphone-nya yang salah tetapi informasi yang ada di dalamnya itu,” sambung Kamal.

Kamal mengatakan, saat ini banyak sekali alternatif bagi anak-anak untuk mendapat informasi, sehingga berbagai kasus kekerasan dapat terjadi ini.

“Kalau tidak bisa direm ini akan menjadi berbahaya sekali, ini harus ada kedaruratan, ada suasana darurat. Ini mohon maaf, darurat untuk masa depan anak kita ini adalah darurat perundungan. Darurat perundungan kalau ini tidak bisa dikonsolidasikan oleh negara, tidak tahu lagi oleh siapa lagi,” ujar Kamal.

Kamal berpendapat, sebetulnya peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah cukup banyak, tetapi kemampuan untuk mengaplikasikannya yang sulit,

“Secara teknis sulit itu, anak-anak ini tiba-tiba dia punya dunia lain, dia punya dunia lain. Mohon maaf di situ ya ini aja ada berlapis-lapiskan di dunia online Ini kan, ada anak-anak kita itu mengakses yang tidak bisa diakses oleh kebanyakan orang, mereka sudah bergaul tanpa etika,” tutur Kamal.

Mengenai Kurikulum Merdeka yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kamal memandang sebenarnya kurikulum merdeka itu memberi ruang kepada guru untuk berkreativitas membuat model
pendidikan yang paling tepat pada anak dan termasuk soal perundungan ditekankan.

“Akan tetapi memang titik tekan utama itu kepada hal-hal yang sipatnya wawasan dan kemudian memasuki dunia kerja kedepannya, itu memang nuansanya terasa lebih kuat, ini membuat perimbangan. Jadi Kurikulum Merdeka ini ternyata tidak bisa dilepas begitu saja, namanya merdeka tetapi kalau diserahkan begitu saja kepada sekolah dan kepada guru untuk mementukan ini malah tidak ada alat ukurnya,” papar Kamal.

Kamal meyakini, saat ini Indonesia masih memerlukan sesuatu yang kadang kala kita perlukan adanya pengendalian.

“Ketika dimerdekakan akhirnya kecenderungan yang ada di dunia ini yang paling kuat itu mempunyai magnit yang sangat kuat, ini yang perlu diantisipasi oleh Kemendikbudristek bagaimana muatan kurikulum merdeka ini, ke depannya ada aspek-aspek kedaruratan ini,” sesal Kamal.

Oleh karena itu, imbau Legislator asal Dapil Sumsel 1 ini, jangan sampai main-main dengan dunia pendidikan.

Kamal menegaskan, pendidikan jangan sampai diserahkan kepada siapapun yang tak memahami filosofi pendidikan secara mendasar.

“Bagaimana ilmu pendidikan, jangan sampai orientasinya kepada dunia kerja, materi, kepada prestasi-prestasi yang sipatnya pencapaian pengetahuan tetapi karakter untuk sosial interaksinya, imosiaonal intelejensinya tidak tergarap dengan baik,” pungkas Mustafa Kamal. (Daniel)

Tinggalkan Balasan