Deprecated: Creation of dynamic property WpBerita_Breadcrumbs::$settings is deprecated in /home2/jakartane/public_html/wp-content/themes/wpberita/inc/class-wpberita-breadcrumbs.php on line 26

GMKI Berharap Dugaan Korupsi di Kementan Dapat Diusut Tuntas

JAKARTANEWS.ID -JAKARTA: Dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kemenatan) yang melibatkan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) membentot perhatian publlik. Kali ini datang dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).

Sekretaris Umum PP GMKI Artinus Hulu menegaskan, dukungan pemberantasan korupsi oleh lembaga Negara terutama KPK dalam keterangannya di Jakarta pada Senin, 9 Oktober 2023. Dia menghimbau agar jangan ada warga negara yang menghalangi kinerja pemberantasan korupsi di negeri ini.

“Kita mendorong KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi-red) agar dapat optimal dan profesional menjalankan fungsinya dalam menangani kasus-kasus Korupsi, salah satunya di Kementan,” tegas Artinus Hulu.

Akan tetapi, Hulu juga mengingatkan agar setiap lembaga negara yang menjalankan fungsi penegakan hukum dengan tepat.

“Sehingga masyarakat dapat merasakan perwujudan prinsip keadilan dalam setiap upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK, Kejaksaan, maupun Kepolisian,” lanjut Sekretaris Umum PP-GMKI tersebut.

Asas ini,  lanjut Artinus Hulu, menekankan bahwa setiap upaya penegakan hukum harus bisa dirasakan murni penegakan hukum yang adil, sehingga tidak ada perlakuan khusus ataupun perlakuan timpang terhadap salah satu pihak ataupun golongan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Mentan SYL sudah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ketika dihubungi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu, 4 September 2023.

SYL diduga terjerat dugaan gratifikasi di lingkungan pejabat tinggi Kementerian Pertanian (Kementan).

KPK juga telah menggeledah rumah dinas SYL pada Jumat, 29 September 2023.

Penyelidikan terhadap Syahrul dkk sendiri sudah dimulai sejak Senin, 16 Januari 2023 silam.

Terkait dugaan korupsi Kementan SYL, diduga pimpinan KPK Lakukan Pemerasan dalam penanganan kasus gratifikasi di Kementan.

Firli (Ketua KPK) dikabarkan meminta setoran uang sebesar 1 Miliar Dolar Singapura dari Mentan SYL saat pertemuan mereka di suatu kegiatan bulutangkis di wilayah Mangga Besar, Jakarta Barat.

Artinus Hulu mengingatkan agar bekerja dengan profesional dan jujur,  kinerja  yang tidak maksimal dan sikap yang tidak tegas (amoral)  justru membahayakan sebuah instansi, sebab kepercayaan masyarakat luas terhadap institusi KPK dan Kementan akan mengalami distrust terhadap lembaga tersebut.

“Penting agar masyarakat benar-benar percaya, bahwa setiap upaya penegakan hukum adalah demi keadilan,” tegas Hulu.

Diberitakan, pada Semester I 2023, disebutkan KPK telah berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara/Daerah. Dengan penerimaan 2.707 aduan terkait gratifikasi yang dilakukan pejabat pemerintah, KPK justru berhasil menyelanatkan uang sebesar Rp16,27 triliun.

Capaian ini didapat berdasarkan nilai sertifikasi dan penertiban barang milik daerah dan penagihan tunggakan pajak daerah, di 5 bagian wilayah Indonesia yang menjadi fokus Kedeputian Korsup KPK.

Hulu menjelaskan penegakan hukum penting dilakukan sepanjang waktu apalagi pada masa-masa menjelang Pemilu maupun transisi Pemerintahan.

GMKI berharap agar kasus SYL dapat diselesaikan dengan baik, penuh integritas,  transparan,  Profesional dan tidak bernuansa pada politik dan Tegas.

Artinus Hulu meminta dugaan gratifikasi SYL, pertemuan Mentan dengan Ketua KPK, hingga dugaan pemerasan yang dilakukan Firli harus diungkap sejujur-jujurnya.

“Penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Mahasiswa Pascasarjana UI ini.

Hulu menegaskan, bahwa penegakan hukum dan politik adalah irisan yang berdekatan sehingga seringkali upaya penegakan hukum dikaitkan dengan fenomena politik terkini.

“Jangan membangun opini ataupun bersikap yang menimbulkan keragu-raguan ke masyarakat.
Hulu menilai cara mencegah rasa ketimpangan atau klaim,  bahwa suatu upaya penegakan hukum itu dapat menguntungkan maupun melemahkan satu pihak, dengan mengedepankan asas “Equality Before The Law” yang diwujudkan melalui penanganan suatu perkara,”kata Hulu.

Selain itu asas Equality, lanjut Hulu, Before The Law juga diharapkan mampu menjamin hak-hak dan perlindungan hukum yang pantas bagi setiap orang yang diperiksa, menjadi tersangka maupun terdakwa dalam suatu kasus hukum.

Dia juga berharap agar setiap dugaan korupsi, terutama di lembaga negara yang dilakukan penyelenggara negara dapat diusut tuntas oleh lembaga pimpinan Firli Bahuri tersebut.

“Jangan ragu apalagi mundur selangkah pun dalam memberantas Korupsi di negara ini, ” tukas Hulu. (Ralian)

Tinggalkan Balasan