Deprecated: Creation of dynamic property WpBerita_Breadcrumbs::$settings is deprecated in /home/jakartane/public_html/wp-content/themes/wpberita/inc/class-wpberita-breadcrumbs.php on line 26

Herman Khaeron Minta Proses Pembulatan dan Harmonisasi dalam Pembahasan Prolegnas Dibenahi

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Prolegnas ini ditetapkan berdasarkan kebutuhan terhadap berbagai kebijakan perundang-undangan antara DPR RI dan pemerintah dalam hal ini adalah Presiden, sehingga dalam pembahasannya Presiden kalau mengutus para menterinya selalu melalui amanat Presiden atau Presiden mendelegasikan para menteri untuk membahas perundang-undangan kepada DPR RI.

DPR RI tentu keputusannya harus kolektif kolegial dan kolektif kolegial ada di Paripurna dan pada waktu penyusunannya diserahkan kepada masing-masing subsistemnya, apakah alat kelengkapan yang ada di komisi-komisi maupun yang ada di badan-badan. Khusus untuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) itu masuk pembahasannya di Badan Legislasi (Baleg), sesuai dengan fungsi dan tugas kedewanannya.

Demikian disampaikan Anggota Baleg DPR RI Herman Khaeron saat menjadi Narasumber Diskusi Forum Legislasi dengan tema “Menelaah 37 RUU Prolegnas Prioritas 2023” di Ruang Diskusi Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/10/2023).

Dalam setahun, lanjut Herman, tentu tidak statis, begitu diputuskan dalam tahun sebelumnya terhadap UU Prolegnas, kemudian bisa saja di revisi bahkan untuk undang-undang kumulatif, undang-undang yang berdasarkan Mahmakah Konstitusi (MK).

“Banyak pasal yang akhirnya tidak berlaku, itu masuk ke dalam UU kumulatif, kapan saja bisa direvisi di DPR, tidak harus masuk dalam skala prioritas, biasanya sudah dimasukkan di dalam Prolegnas, karena seluruh perasaan undang-undang harus berdasarkan daftar long list yang ada di Prolegnas,” ujar Herman.

Untuk tahunan, jelas Herman, disusunlah Prolegnas Prioritas tahunan.

“Ini pun tidak statis, karena berdasarkan evaluasi bisa saja nanti dalam perjalanannya setiap 3 bulan, dievaluasi dan bisa saja Prolegnas Prioritas diubah berdasarkan skala kepentingan dan skala ke mendesakkan ketatanegaraan yang kita butuhkan,” tutur Politisi Partai Demokrat ini.

Herman pun mengingatkan, pada saat pembahasan Prolegnas dalam proses pembulatan dan harmonisasi perlu dibenahi ke depannya.

“Karena apa? Setiap undang-undang inisiasi yang itu akan diinisiatif oleh DPR tentu harus melalui harmonisasi di Baleg, termasuk hasil karya badan legislasi pun ada proses harmonisasi,” ucap Anggota Komisi VI DPR RI ini.

Herman menilai, hal ini yang terkadang tidak pernah ataupun bisa muncul kembali, pada waktu pembahasan baik di tingkat 1 maupun di tingkat 2, karena setelah pembulatan dan harmonisasi pada tingkat ataupun pada tahapan usul inisiasi DPR RI, selanjutnya tidak lagi melalui Baleg.

“Jadi selanjutnya adalah ketika selesai menjadi usul inisiatif DPR, selesai menjadi usul inisiatif pemerintah itu langsung masuk kepada pembahasan tingkat 1 nah pembahasan undang-undang itu tidak melalui lagi badan legislasi kemudian diputuskan di tingkat 1. Pembahasan UU itu tidak melalui Baleg kemudian diputuskan di tingkat satu juga tidak melalui Baleg, masuk kepada pembahasan tingkat 2 di Paripurna, itu pun tidak melalui Baleg,” papar Herman.

Oleh karenanya, sambung Herman, bisa saja pasal-pasal yang melalui hasil pembulatan dan harmonisasi muncul kembali nanti pada waktu disahkannya undang-undang itu, baik ketika satu maupun di tingkat dua.

“Ini yang menurut saya ke depan barangkali perlu dibenahi,” imbuh Herman.

Kedua, tambah Herman, pembagian penugasan menunjukkan komisi-komisi, ini juga penting.

“Karena bagi undang-undang yang lintas sektoral semestinya ini kan dibahas melalui pansus, kalau undang-undang yang sangat sektoral itu silakan dibahas masing-masing di komisinya masing-masing. Ini juga menurut saya harus ada tata cara dan mekanisme yang lebih jelas sehingga kemudian yang semestinya pansus dibahas oleh komisi. Ada juga yang semestinya dibahas oleh komisi karena sangat sektoral, dibahas oleh pansus, ini juga harus ada mekanisme yang menurut saya menjadi tata cara baku yang ditetapkan oleh DPR,” tandas Herman Khaeron. (Daniel)

Tinggalkan Balasan