JAKARTANEWS.ID -JAKARTA: Dalam persepsi publik tidak bisa dipungkiiri Gestur politik Joko Widodo nampak ke arah Ketua Umum Partai Gerindra, yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ketimbang dengan Ganjar Pranowo yang juga sesama kader di partai PDIP.
Kuat sekali persepsi publik lebih condong koalisi Prabowo. Faktanya bisa penting dan tidak penting. Dari hasil survei Litbang Kompas arah dukungan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), Jokowi menunjuk Ganjar itu kecil sekitar 0,8 persen. Tidak berpengaruh. Akan tetapi, Jokowi mengendors Prabowo dikisaran 3,4 persen. Sebaliknya Jokowi mengendors Anis Baswedan tambahan 1,4 persen. Bahkan lebih kuat daripada ke Ganjar Pranowo.
Hal itu dikemukakan, Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo, dalam diskusi media PARA Syndicate bertajuk “Pendaftaran Capres Dibuka, Perlombaan Pilpres Dimulai: Ke Mana Arah Politik Jokowi?”, di Jakarta, Jumat (20/10/2023).
Ary mengatakan, posisi mengendors ke Prabowo sangat signifikan, hari-hari mengasosiasikan atensi Jokowi kepada Prabowo. Tidak dipungkiri, judicial review yang dilakukan ke Mahkamah Konstitusi adalah salah satu yang dilakukan untuk memuluskan langkah putra sulung Jokowi untuk digandengkan menjadi Cawapres untuk mendampingi Prabowo.
“Hasil putusan MK adalah atensi utama Jokowi terhadap Prabowo. Tapi putusan MK mendapat protes. Bahkan, pasangan Cawapres ke Gibran ketika ditanya siapa pendamping pak Prabowo kita tunggu hasil putusan MK. Memang ada problematika hukum dan pembajakan konstitusi di sana,” kata Ary.
Diakui Ary ada ada keanehan yang terjadi dalam putusan MK yang tidak lain adalah langkah untuk memuluskan Wali Kota Solo itu untuk maju sebagai Cawapres. “Ini menjadi aneh, dugaan saat gelombang keras praktek dinasti dan Neo KKN, dan reformasi ke Titik nol. Rupanya tidak diantisipasi oleh keluarga pak jokowi,” imbuh Ary.
Dengan penolkan masyarakat terhadap Gibran maka akan membuat Prabowo berhitung ulang untuk mengambil sebagai Cawapresnya. Ary tidak menafikan, bahwa Gibran adalah represanti langsung Jokowi.
“Namun dengan penolakan ini menjadi perhitungan bagi Prabowo.Sampai saat ini, ada tiga nama yang diperhitungkan yakni Gibran, Khofifah atau Erick Thohir,” kata Ary.
Dia mengemukakan, sebelumnya upaya perpanjangan masa jabatan presiden, Pemilu ditunda, dan masa jabatan tiga periode presiden adalah upaya yang dilakukan untuk melanggengkan Jokowi.
“Apakah koalisi partai ini solid atau menjadi pecah. Putusan MK ini menjadi perimbangan. Jokowi maju kena atau mundur kena. Apa akan mencalonkan atau membatalkan. Ternyata pendukung Jokowi kecewa, yang mencintai kini makin membenci keluarga ini makin kuat dinasti politik, mungkin keluarga Jokowi mencalonkan Gibran ,tetapi Gibran mundur. Begitu kentara dinasti politik,” tukas Ary.
Menurut Ary, Gibran berada di kubu Ganjar dan PDIP tapi sudah persepsi publik sudah terbentuk upaya politik dinasti keluarga Jokowi. Karenanya, ini menjadi dilematis di koalisi Prabowo dan keluarga Jokowi.
Dia mengemukakan, Gibran dimajukan menjadI Cawapres Prabowo adalah akan membentuk solidalitas partai koalisi Prabowo dalam hal ini Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN).
“Gibran akan dinaturalisasi ke Golkar, dan akan di-AMPI-kan. Lihat besok apakah Gubran datang dalam Rapimnas Golkar.” ucap Ary.
Sementara itu, Peneliti Exposit Strategic Arif Susanto berpendapat, dengan hasil putusan MK yang memenuhi syarat usia 40 tahun atau pernah menjabat kepala daerah mengakibatkan political great Jokowi semakin melemah.
“Ini mirip siklus 10 tahunan. Kita ingat SBY Gilang gemilang tapi menjelang 2014, SBY “habis” dan sampai hari ini. Kalau Jokowi tidak pandai mengelola situasi maka akan hilang, pengaruh akan anjlok diakhir masa kekuasaannya,” ujarnya. (Ralian)
