JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ada capres yang didukung IMF agar menolak hilirisasi mendapat tanggapan dari Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto.
Mulyanto menyebut Bahlil terlalu paranoid kalau curiga IMF akan menyusup ke calon presiden untuk menghentikan hilirisasi sumber daya alam.
Mulyanto menilai, pernyataan itu sangat tendensius apalagi di masa pendaftaran capres-cawapres akhir-akhir ini.
“Pernyataan itu hanya membangun kecurigaan di dalam masyarakat kepada para capres. Kalau gentlemen Pak Bahlil tunjuk hidung saja siapa capres yang dimaksud dengan membeberkan indikasi atau bukti-bukti yang ada,” kata Mulyanto kepada para wartawan, Senin (23/10/2023).
Mulyanto menuturkan konsep dan implementasi program hilirisasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing kita sudah dijalankan sejak presiden-presiden sebelumnya.
Namun, lanjut Mulyanto, memang program hilirisasi yang lebih masif dan dominan yang dijalankan oleh hanya satu negara investor, yakni Tiongkok hanya ada di era Presiden Jokowi.
“Pasalnya investor dan tujuan ekspor produk nikel setengah jadi kita didominasi oleh Tiongkok. Namun sayangnya program hilirisasi ini hanya menghasilkan produk setengah jadi dengan kandungan nikel yang rendah seperti NPI (nickel pig iron) dan feronikel,” tutur Wakil Ketua F-PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini.
Mulyanto mengatakan, produk-produk ini memiliki nilai tambah rendah, namun tetap saja dimanjakan dengan bebas pajak ekspor dan segudang kemudahan fiskal non fiskal lainnya.
Akibatnya, tutur Mulyanto, penerimaan negara minim dan cadangan nikel menjadi ludes.
“Para ahli menyebut cadangan itu tinggal 7 tahun lagi. Harusnya produk nikel setengah jadi itu dilarang ekspor dan smelter kelas 2 yang hanya menghasilkan produk nikel setengah jadi ditutup,” tegas Anggota Baleg DPR RI ini.
Hari ini, ungkap Mulyanto, karena kasus Blok nikel Mandiodo, sebagian smelter yang kekurangan input mengimpor nikel dari luar negeri.
“Ini kan lucu. Hilirisasi nikel tapi malah mengimpor nikel dari luar negeri,” tukas Legislator asal Dapil Banten 3 ini.
“Jadi ketimbang menebar curiga kepada para capres, bagusnya Menteri Bahlil bekerja sungguh-sungguh, agar program hilirisasi ini meninggalkan legacy yang baik,” tandas Mulyanto.
Untuk diketahui Sebelumnya Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia curiga IMF akan menyusup ke untuk menghentikan upaya Indonesia dalam melaksanakan hilirisasi. Kecurigaan itu berdasarkan pada analisis 3 kelompok yang tidak suka dengan hilirisasi ala Presiden Joko Widodo.
Pertama, pihak-pihak yang doyan mendapatkan cuan cepat dari impor. Kedua, pengusaha yang sering mengekspor bahan mentah, termasuk nikel. Ketiga, negara-negara yang tidak ingin Indonesia maju, seperti IMF. (Daniel)
