Deprecated: Creation of dynamic property WpBerita_Breadcrumbs::$settings is deprecated in /home/jakartane/public_html/wp-content/themes/wpberita/inc/class-wpberita-breadcrumbs.php on line 26

Mulyanto Nilai Ide Penggantian Solar dan Pertalite Bias Kepentingan Bisnis

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Ide Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan yang ingin mengganti BBM jenis Solar dan Pertalite dengan bahan bakar setara Euro 4 dan Euro 5 mendapat tanggapan dari Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto.

Menurut Mulyanto, ide Luhut itu mengada-ada dan bias kepentingan.

Mulyanto menilai ide tersebut membuktikan, kebijakan pemerintah lebih didikte oleh tekanan luar negeri, bahkan terkesan ada kepentingan bisnis di balik usul yang disampaikan dibandingkan dengan sungguh-sungguh membela kepentingan kesejahteraan rakyat dan daya beli mereka.

“Sebaiknya menjelang akhir Pemerintahannya, rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengambil kebijakan strategis yang merugikan rakyat banyak,” kata Mulyanto kepada para wartawan, Rabu (25/1/2024).

Karena, jelas Mulyanto, kebijakan penghapusan Solar dan Pertalite, yang jelas-jelas merupakan dua jenis BBM yang disubsidi negara, secara langsung akan memukul daya beli rakyat.

“Meski pemerintah belum menyebut BBM pengganti serta harganya, namun patut diduga, BBM penggantinya adalah BBM yang beroktan lebih tinggi, dan tentu harganya lebih mahal,” imbuh Wakil Ketua F-PKS DPR RI bidang Industri dan Pembangunan ini.

Mulyanto menambahkan, bagi masyarakat penghapusan Pertalite dan Solar, lalu menggantinya dengan BBM yang berharga lebih mahal identik dengan kenaikan harga BBM.

Dengan kebijakan ini, jelas Anggota Baleg DPR RI ini, yang dirasakan langsung oleh masyarakat adalah kenaikan harga BBM.

Ini tentu akan memberatkan dan memukul daya beli mereka,” sesal Mulyanto.

Legislator asal Dapil Banten 3 ini juga melihat argumen yang diajukan pemerintah juga tidak terlalu kuat, dibanding tugas negara untuk menyejahterakan rakyatnya.

“Karenanya akan lebih baik, serahkan saja kebijakan ini kepada presiden yang akan datang,” tandas Mulyanto. (Daniel)

Tinggalkan Balasan