Deprecated: Creation of dynamic property WpBerita_Breadcrumbs::$settings is deprecated in /home/jakartane/public_html/wp-content/themes/wpberita/inc/class-wpberita-breadcrumbs.php on line 26

Hadiri Sarasehan DPD, Anies Paparkan Visi Misi Indonesia Adil Makmur

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Calon Presiden (Capres) nomor urut 01 Anies Baswedan menghadiri Sarasehan DPD RI di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/2/2024).

Pada acara itu, Anies memaparkan visi misinya mewujudkan Indonesia adil dan makmur.

“Pernyataan penegasan ini kita menginginkan apa yang hari ini dirasa sebagai ketidaksaraan, ketimpangan, menjadi prioritas utama untuk diselesaikan,” kata Anies.

Anies mengilustrasikan, indeks pembangunan manusia di Jawa dan Sumatera angkanya 74, di luar Jawa dan Sumatera angkanya 69, pada tahun 2022.

Sementara 10 tahun sebelumnya, di Jawa dan Sumatera angkanya 69. Menurutnya ketimpangan yang terjadi harus segera diatasi.

“Ketika kita melihat angka 5 poin, jangan dipandang sebagai semata-mata sebagai 5 poin, tapi pandang ini sebagai 10 tahun selisihnya,” ucap Anies.

“Jadi untuk mengejar ketertinggalan tidak bisa dengan effort biasa saja, harus ada langkah-langkah yang ekstra, karena bersamaan dengan kita hendak meningkatkan kualitas manusia di kawasan luar Jawa dan Sumatera, pada saat bersamaan di dua pulau ini nah angkanya juga akan naik,” sambung Anies.

Anies memaparkan
dalam dokumen visi misi AMIN, pihaknya memasukkan tiga dimensi untuk mewujudkan Indonesia Adil Makmur.

Ketiga dimensi itu yakni dimensi sektor, dimensi wilayah, dan dimensi tipografi.

“Kalau boleh saya rangkum, indonesia adil makmur untuk semua, diturunkan dalam perencanaan tiga dimensi, dimensi sektor, dimensi wilayah, dan dimensi tipografi, dari situ kemudian disusun rencana kerjanya,” tukas Anies.

Daerah Otonomi Baru

Ketika ditanya mengenai Daerah Otonomi Baru (DOB), jika landasannya objektif yakni teknokratik, DOB tersebut layak untuk dipertimbangkan.

“Pandangan kami bila kebutuhan tentang kewenangan yang disebut sebagai otonomi daerah itu karena kebutuhan objektif, dan landasannya teknokratik maka itu layak untuk dibahas, layak untuk dipertimbangkan,” ucap mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Sebaliknya, lanjut Anies, jika pertimbangan DOB itu karena muatan politis, hal itu bisa menjadi masalah.

“Ketika aspirasi tentang otonomi baru atau daerah itu karena ada konstelasi politik yang tidak bisa dipersatukan, lalu kemudian mau dipisahkan, nah ini bisa problematika,” tegas Anies.

Sebab itu, jelas Anies, jika landasannya politis, maka tidak terkait kepada konstelasi elite lokal yang seharusnya membutuhkan solusi bukan mencapai sepakatan, stabilitas, tapi membuat perbedaan dalam bentuk daerah otonomi baru.

“Jadi kami melihat pertimbangan teknokratik yang harus dominan, bila pertimbangannya teknokratik maka kami melihat itu layak,” pungkas Anies Baswedan.

Adapun pada sarasehan tersebut dihadiri Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan para pimpinan DPD RI lainnya.

Kemudian sejumlah anggota DPD RI menjadi panelis yakni Darmansyah Husein (Angggota DPD RI Dapil Babel), Bustami Zainudin (Anggota DPD RI Dapil Lampung), Hasan Basri (Anggota DPD RI Dapil Kalimantan Utara), Amang Syafrudin (Anggota DPD RI Dapil Jawa Barat), M. Syukur (Anggota DPD RI Dapil Jambi). (Daniel)

Tinggalkan Balasan