JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Unggulnya Prabowo-Gibran dalam hitung cepat berbagai lembaga mempengaruhi isu koalisi dan oposisi pasca Pemilu 2024. Apalagi baru-baru ini terjadi pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh yang dinilai sebagai langkah NasDem masuk ke pemerintahan Jokowi.
Analis Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago menilai kemenangan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden tidak selaras dengan kekuatan partai pengusung seperti Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat yang belum sampai 50 persen (hasil pemilu 2024). Artinya, wajar ada spekulasi NasDem dan PKS berpotensi bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Terbuka kemungkinan NasDem dan PKB bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Ini tidak hanya kebutuhan kekuatan politik di parlemen, namun juga cairnya koalisi politik di Indonesia bahwa partai yang kalah di pilpres masih ada ruang untuk ikut dengan pemenang,” ujar Arifki.
Sejauh ini, lanjut Arifki, partai yang dengan tegas menyatakan siap untuk oposisi baru PDI Perjuangan (PDIP).
“Konsolidasi PDIP untuk merangkul partai pengusung paslon 01 dan 03 bakal mengubah konstelasi politik menjelang transisi politik dari Jokowi ke Prabowo. Karena secara tidak langsung Prabowo-Gibran tentu ingin cepat meloloskan beberapa program tanpa harus banyak kompromi dengan kekuatan politik di parlemen,” papar Arifki.
Namun, tutur Arifki, hal itu bakal terjadi jika partai oposisi pendukung Paslon 01 dan 03 mampu membangun solidaritas dengan bersatu di parlemen.
“Sebagai sebuah usaha lanjutan dari rencana koalisi paslon 01 dan 03 jika pilpres dua putaran. Berkoalisi di parlemen bisa menjadi rencana yang cukup menarik. Meskipun, pada sisi lain NasDem, PKB, PPP, dan PKS berpotensi hilang ditengah jalan jika ditawari bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran,” tukas Arifki.
Dari sejumlah partai pengusung paslon 01 dan 03, Arifki menilai, PDIP dan PKS partai yang berpotensi menjadi oposisi, sedangkan yang lain berpotensi gabung pemerintahan jika ditawari kursi menteri.
“PKS pun juga ada kecendrungan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran, karena PKS lama menjadi sekutu Prabowo di politik dan PKS juga sudah sudah lama berpuasa sebagai partai oposisi,“ tutup Arifki Chaniago. (Daniel)
