Deprecated: Creation of dynamic property WpBerita_Breadcrumbs::$settings is deprecated in /home/jakartane/public_html/wp-content/themes/wpberita/inc/class-wpberita-breadcrumbs.php on line 26

Gaungkan Keterbukaan Informasi Publik, PPID DKI Jakarta Luncurkan Podcast Oke Sip

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DKI Jakarta meluncurkan podcast bernama Oke Sip yang merupakan kepanjangan dari Obrolan Kekinian Seputar Informasi Publik. Peluncuran podcast tersebut ditandai dengan tayangan perdana yang menampilkan narasumber Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin, Sabtu (16/3).

Dalam perbincangan yang dipandu Ketua Sub Kelompok Pelayanan Informasi Publik Dinas Kominfotik DKI Jakarta Harry Sanjaya ini, Luqman menyampaikan agar badan-badan publik di Jakarta menjadikan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebagai kebutuhan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. “Badan publik harus menerapkan UU KIP 14/2008 tidak hanya secara administratif, tetapi juga secara substantif untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” kata Luqman.

Menurutnya UU KIP 14/2008 bisa menjadi spirit sekaligus momentum untuk memperkuat tata kelola data dan informasi di setiap badan publik. “Ketika badan publik bekerja maksimal, akan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kinerja yang dilakukan setiap badan publik. Data itu penting, dengan data dapat mengatur kebijakan yang sesuai dan mengetahui kebutuhan yang menjadi harapan publik,” ujarnya.
Luqman menambahkan ketika masyarakat dapat mengakses informasi yang dikerjakan oleh badan publik, maka akan ada masukan terhadap informasi yang diberikan tersebut. Hal ini akan berdampak pada perbaikan program di setiap badan publik. “Namun juga tidak bisa dipungkiri bahwa ada sekelompok orang yang memanfaatkan keterbukaan informasi untuk tujuan tertentu, seperti menekan badan publik dan motif lainnya,” ungkap Luqman.

Dahulu, mata air informasi hanya berasal dari pemerintah, kata Luqman, namun saat ini publik telah mendapatkan banyak akses informasi, bahkan sudah mengalami banjir informasi. “Diharapkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tidak hanya menjadi hal yang bersifat administratif, tetapi juga substantif untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan benar dan akurat. Proses ini harus terus berjalan, dan akses informasi publik harus kuat, sehingga pondasi akses keterbukaan informasi perlu disiapkan,” paparnya.

Luqman menyampaikan pihaknya juga menemukan fakta bahwa SDM masih menjadi kendala di badan publik. Terutama pada goodwill dan kesadaran pimpinan serta jajaran badan publik. “Hal tersebut menjadi kesadaran bahwa UU KIP memiliki banyak manfaat bagi badan publik,” pungkas pada acara dialog yang bertema menggaungkan keterbukaan informasi publik. (Joko)

Tinggalkan Balasan