Deprecated: Creation of dynamic property WpBerita_Breadcrumbs::$settings is deprecated in /home/jakartane/public_html/wp-content/themes/wpberita/inc/class-wpberita-breadcrumbs.php on line 26

Polemik PON 2024, Komisi X DPR Siapkan Mitigasi

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-21 Tahun 2024 di Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) menjadi polemik lantaran terlalu yang berdekatan dengan jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

PON 2024 akan berlangsung pada bulan Desember 2024, sementara Pilkada serentak akan dihelat pada November 2024 mendatang.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyatakan, pihaknya telah menyiapkan mitigasi apabila nantinya ada beberapa rintangan dan hambatan yang dapat mengganggu penyelenggaraan PON 2024.

“Jadi anggaran untuk PON nanti tidak ditempatkan di Kemenpora. Nah artinya Kemenpora tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan dana tersebut,” jelas Dede kepada JakartaNews.id di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Nantinya, lanjut Dede, dibutuhkan Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres) untuk menurunkan dana tersebut.

Oleh karenanya, ungkap Ketua DPP Partai Demokrat ini, dirinya telah mengimbau kepada Menpora Dito Ariotedjo untuk mempercepat proses agar Inpres dan Perpres itu segara dapat direalisasi.

“Jadi butuh Inpres atau Perpres, maka saya telah berpesan kepada Menpora segera dipercepat proses Inpres atau Perpres untuk menurunkan anggaran kepada rencana PON di bulan Desember,” tutur Dede.

Dede pun memastikan PON 2024 tetap digelar di Aceh dan Sumut.

“Penyelenggaraan PON 2024 tetap di Aceh dan Sumut. Pembagian teknisnya seperti pembukaan, penutupan, atau penempatan venue nanti akan diatur kemudian dan sampai sekarang kami semua masih belum tahu,” ujar Dede.

Dede membeberkan, pada saat Raker di bulan Desember 2023 lalu, penyelenggaraan PON 2024 masih dievaluasi.

“Artinya kalau masih dievaluasi anggarannya juga masih belum jelas. Kami telah kedatangan DPRD Aceh yang menyatakan tidak berani mengeluarkan anggaran kalau tidak ada kejelasan. Kejelasan itu salah satunya terkait dengan Pilkada langsung yang rencananya akan dimajukan menjadi bulan September atau tetap di bulan November,” papar Dede.

Itu sebabnya, tambah Dede, ketika Pilkada serentak berlangsung maka daerah yang menjadi pelaksananya, artinya semua punya hajat besar.

“Nah kalau tidak ada kepastian tanggal atau bulannya maka mereka khawatir dan takut mengeluarkan anggaran,” pungkas Dede Yusuf Macan Effendi. (Daniel)

Tinggalkan Balasan