Deprecated: Creation of dynamic property WpBerita_Breadcrumbs::$settings is deprecated in /home2/jakartane/public_html/wp-content/themes/wpberita/inc/class-wpberita-breadcrumbs.php on line 26

Ahmad Irawan: Pemanggilan 4 Menteri oleh MK Salah Alamat dan Langgar Prinsip Imparsialitas

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Politisi Golkar Ahmad Irawan menilai, pemanggilan 4 orang Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIM) oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menangani sengketa hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) 2024 telah salah alamat dan melanggar prinsip imparsialitas para Hakim dalam penanganan perkara tersebut.

“Saya katakan salah alamat karena kedudukan seorang menteri menurut Undang-Undang No 39/2008 tentang Kementerian Negara adalah pembantu Presiden. Jadi seandainya MK merasa perlu mendengarkan keterangan menteri yang bersangkutan, maka kehadirannya harus dilihat sebagai perwakilan pemerintah,” kata Ahmad.

Menurut Ahmad, seharusnya yang harus diundang/dipanggil di dalam persidangan harusnya adalah presiden, bukan menteri itu sendiri.

“Karena keterangan yang relevan dan yang diperlukan adalah keterangan mengenai program dan kebijakannya, bukan keterangannya sebagai individu, sehingga dengan kondisi demikian, saya menyarankan kepada menteri yang diundang/dipanggil sebelum hadir ke persidangan untuk meminta izin terlebih dahulu kepada presiden,” ujar Ahmad.

Bahkan, lanjut Ahmad, menteri yang dipanggil memiliki hak untuk bersedia atau tidak bersedia untuk memberi keterangan jika proses pemanggilan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ahmad berpendapat, hakim tidak imparsial karena meskipun pemanggilan tersebut karena pertimbangan diperlukan oleh Hakim MK, namun kepentingan tersebut berkesesuaian dengan dalil dan kepentingan pembuktian oleh pemohon, sehingga potensial kehadiran dan maksud untuk memanggil menteri tersebut terbatas untuk menguntungkan pemohon.

“Seharusnya alat bukti yang diverifikasi dan dibuktikan dalam persidangan, cukup berdasarkan inisiatif, dapat dilakukan dan/atau dapat dihadirkan para pihak saja, dalam hal ini pihak pemohon, rermohon, dan pihak terkait,” tegas Ahmad.

Oleh karena itu, Ahmad mengimbau MK agar kembali pada asas, prinsip, teknis, dan tata acara persidangan perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden.

“Karena bagaimana pun, hasil pemilu merupakan cermin daulat rakyat,” pungkas Ahmad Irawan. (Daniel)

Tinggalkan Balasan