Deprecated: Creation of dynamic property WpBerita_Breadcrumbs::$settings is deprecated in /home/jakartane/public_html/wp-content/themes/wpberita/inc/class-wpberita-breadcrumbs.php on line 26

Mulyanto: BRIN Lalai Lakukan Antisipasi dan Sosialisasi Penutupan Jalan Kawasan Puspiptek

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto angkat bicara terkait penolakan warga atas kebijakan BRIN menutup jalan provinsi dari Serpong menuju Bogor yang membelah Kawasan Puspiptek (sekarang KST BJ Habibie), Serpong, Tangerang Selatan.

Mulyanto meminta BRIN tidak bikin heboh dan menambah kebisingan baru di tengah kondisi politik nasional yang masih panas.

Dirinya menilai kebijakan penutupan jalan tersebut sangat terburu-buru sehingga mendapat penolakan warga yang sangat besar.

“Sebelum menutup jalan tersebut pemerintah harusnya sudah menyiapkan jalan provinsi yang baru dan siap pakai. Sudah juga berkoordinasi dengan baik dengan pihak provinsi yang bersangkutan, sehingga clear dapat dinyatakan oleh pemda terkait bahwa tidak ada penutupan jalan provinsi, tetapi hanya pengalihan jalan provinsi dari yang lama ke yang baru,” kata Mulyanto kepada para wartawan, Rabu (24/4/2024).

“Mengingat jalan provinsi yang lama menembus Kawasan Obyek Vital Negara, di mana di dalamnya ada Reaktor Nuklir GA Siwabessy dan fasilitas riset strategis lainnya,” sambung Wakil Ketua F-PKS DPR RI bidang Industri dan Pembangunan ini.

Menurut Mulyanto, apabila jalan provinsi yang baru tersebut layak baik dari aspek kelebarannya, kualitas konstruksinya, keamanannya serta penerangannya, seharusnya masyarakat dapat menerima, apalagi pengalihan jalan provinsi tersebut demi menjaga keamanan obyek vital negara.

Anggota Baleg DPR RI itu menyebut sejauh ini BRIN lalai dalam proses mempersiapan solusi alternatif dan sosialisasi kebijakan pengalihan jalan, sehingga masyarakat menganggap bukannya hanya sekedar pengalihan jalan provinsi, tetapi telah terjadi penutupan jalan provinsi secara sepihak oleh BRIN.

Karena itu Mulyanto minta BRIN untuk berkoordinasi dengan pihak pemerintah provinsi terkait status jalan provinsi tersebut, sehingga jelas bahwa yang terjadi adalah sekedar pengalihan jalan provinsi, bukan penutupan jalan provinsi. (Daniel)

Tinggalkan Balasan