Deprecated: Creation of dynamic property WpBerita_Breadcrumbs::$settings is deprecated in /home/jakartane/public_html/wp-content/themes/wpberita/inc/class-wpberita-breadcrumbs.php on line 26

Mulyanto: Saatnya Indonesia Format Ulang Tata Kelola Niaga Migas

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Menyusul anjloknya lifting minyak nasional di saat harga minyak dunia naik pasca serangan Iran ke Israel dan rencana Menteri ESDM menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak pemerintah baru yang akan datang menata ulang format tata kelola dan tata niaga minyak dan gas bumi (migas).

Menurut Mulyanto, hal itu perlu dilakukan untuk menjaga kecukupan pasokan energi nasional.

“Apalagi saat ini industri minyak memasuki senjakala karena tekanan dunia untuk semakin menggunakan sumber energi baru-terbarukan. Bila tidak kondisinya bisa mengkhawatirkan. Ketergantungan kita pada impor minyak dari negeri jiran akan semakin membengkak,” kata Mulyanto kepada para wartawan, Kamis (26/4/2024).

“Semakin hari, bukan semakin berkurang, impor migas kita dari Singapura ini malah semakin meningkat,” sambung Wakil Ketua F-PKS DPR RI bidang Industri dan Pembangunan ini.

Menurut data Kementerian ESDM, Pertamina pada tahun 2022 mengimpor BBM dari Singapura dengan persentase sebesar 56,8 persen. Bersama dengan Malaysia, total impor BBM Indonesia dari negeri jiran sebesar 83,6 persen, dengan nilai sebesar USD16.6 bilion atau sebesar Rp266 triliun (kurs Rp16.000 per USD).

“Jadi eksportir BBM utama kita bukanlah negara-negara minyak di Timur Tengah tetapi negara tetangga Singapura. Hampir 57 persen atau sebesar Rp180 triliun kita mengimpor BBM setiap tahun dari Singapura,” ujar Mulyanto.

‘Ini kan jumlah yang sangat besar. Padahal Singapura hanya negara kota yang tidak punya ladang minyak. Masak tidak malu terus-terusan tergantung impor BBM pada Singapura,” sindir Mulyanto.

Untuk itu, Mulyanto menilai perlu adanya terobosan berarti terkait format tata kelola dan tata niaga migas ke depan.

Mulyanto mencontokan kedudukan SKK Migas.

Menurut Mulyanto, mana bisa lembaga ini bergerak tangkas dalam mengatur sektor hulu migas, kalau secara kelembagaan hanya merupakan satuan kerja sementara, yang sekedar berupa unit kerja di bawah Kementerian ESDM.

“Jadi wajar saja kalau investasi dan lifting minyak nasional kita anjlok terus,” tukas Anggota Baleg DPR RI ini.

Selain itu, lanjut Mulyanto sejak zaman Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Akibatnya impor BBM dari Singapura terus naik,” ungkap Legislator asal Dapil Banten 3 ini.

“Soal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah di era green energy. RUU EBET dan RUU Migas, yang tengah digodok di Komisi VII DPR adalah pintu masuk untuk menata soal strategis ini,” tandas Mulyanto. (Daniel)

Tinggalkan Balasan