Deprecated: Creation of dynamic property WpBerita_Breadcrumbs::$settings is deprecated in /home/jakartane/public_html/wp-content/themes/wpberita/inc/class-wpberita-breadcrumbs.php on line 26

Bahas LKPJ Gubernur DKI, Ketua DPRD Prasetyo Minta Penganggaran Harus Prioritas Rakyat Kecil

JAKARTANEWS.ID – BOGOR: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Tahun 2023 untuk Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono. Rapat digelar di Grand Cempaka Resort & Convention, Jalan Raya Puncak, Bogor, Jawa Barat dari Kamis hingga Sabtu (27/4).

Agenda Dewan di kawasan Bogor diawali dengan Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) pada sore pukul 15.30 WIB. Rapimgab digelar secara tertutup dan dihadiri oleh pimpinan DPRD DKI, seperti Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin beserta pimpinan komisi-komisi. Sore harinya dilanjutkan dengan rapat per Komisi yang terdiri dari lima Komisi.

Adapun Komisi B DPRD DKI Jakarta dijadwalkan rapat bersama jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail membahas berbagai masalah pembangunan daerah yang berfokus pada persiapan Jakarta menuju Kota Global.

Sedangkan Komisi A menggelar rapat bersama para Walikota dan Bupati Se-Jakarta. Meskipun rapat digelar di dalam ruangan, ventilasi serta pintu ruangan tetap dibuka untuk sirkulasi udara. Hingga tadi malam, sejumlah komisi masih melanjutkan rapat pembahasan LLKPJ. Namun Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono belum datang karena masih menghadiri pertemuan Investment Forum yang berlangsung di Tokyo, Jepang.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi sempat menyambangi setiap komisi sambil menyemangati kalangan eksekutif dan legislatif yang tengah rapat. Dalam pembahasan LKPJ 2024, Prasetyo meminta Komisi A memperdalam rencana pemberian dana 5 persen dari APBD untuk kelurahan di Jakarta yang tercantum dalam Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ).

“Arahan saya kepada Komisi A agar anggaran 5 persen di kelurahan itu harus diperdalam lagi karena ada potensi dana tidak terserap terutama di kelurahan yang sudah berdaya, yang mana penduduknya banyak orang kaya. Lalu siapa yang bertanggung jawab karena ini bukan uang kecil,” kata Prasetyo yang sibuk menghadiri rangkaian rapat lainnya.

Kepada Komisi B, Prasetyo meminta Dewan lebih khusus menyoroti soal penyertaan modal daerah (PMD) serta public service obligation (PSO) kepada BUMD. Prasetyo meminta agar PMD yang digelontorkan dimanfaatkan dengan baik. “Misal BUMD minta PMD, kalau sudah cair ya harus dipakai sebagaimana janji waktu meminta. Jangan sampai dana diemin cuman dan cuma nunggu deviden saja. Ini pernah terjadi di beberapa BUMD. Apalagi ekonomi kita lagi nggak bagus, jadi dana harus dikelola tepat sasaran,” ujarnya.

Prasetyo juga mengingatkan kepada para eksekutif selaku pengelola anggaran. “Mengajukan permohonan anggaran harus memprioritaskan kepentingan rakyat kecil. Kalau permohonan anggaran untuk hal-hal yang tidak penting, akan saya coret,” tegas Prasetyo. (Joko)

Tinggalkan Balasan