Deprecated: Creation of dynamic property WpBerita_Breadcrumbs::$settings is deprecated in /home/jakartane/public_html/wp-content/themes/wpberita/inc/class-wpberita-breadcrumbs.php on line 26

Awas! Sanksi Pidana Menanti Pemberi Kerja yang Gelapkan Iuran BPJS Ketenagakerjaan

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Mangga Dua Dessy Sriningsih, mengingatkan para pemberi kerja atau badan usaha yang tidak memenuhi kewajiban mendaftarkan dan membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan akan menghadapi berbagai sanksi.
Sanksi yang dapat diberikan antara lain sanksi administratif, sesuai PP 86 tahun 2013. Sanksi tersebut mulai peringatan tertulis, denda, hingga tidak mendapatkan pelayanan tertentu dari pemerintah.

”Seperti misalnya untuk pengajuan perpanjangan paspor, SIM, STNK, sampai surat izin usaha perdagangan itu sudah disetop untuk pemberi kerja yang melanggar aturan BPJS,” kata Dessy.
Selain sanksi administratif, pemberi kerja atau badan usaha juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai UU No 24 Tahun 2011, tentang BPJS. Sanksi pidana ini mengancam penjara untuk pelaku hingga delapan tahun atau didenda maksimal Rp1 miliar.
Menurut Dessy menjelaskan, salah satu kasus yang pelakunya dapat terancam oleh sanksi pidana ini yaitu jika pemberi kerja memotong penghasilan pekerja namun tidak menyetorkannya untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan. ”Untuk itu kami mengimbau kepada karyawan atau pekerja yang mendapati iuran BPJS Ketenagakerjaannya tidak dibayarkan atau digelapkan oleh perusahaan atau oknum perusahaan, mereka dapat melaporkannya langsung kepada pihak berwenang atau kepolisian dengan membawa bukti-bukti yang kuat,” kata Dessy.
Menurut Dessy, dalam kasus seperti ini pihaknya sering dipanggil oleh kepolisian untuk menjadi saksi dalam kasus-kasus penggelapan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dilaporkan oleh karyawan perusahaan.
Dessy menegaskan, BPJS Ketenagakerjaan juga mengambil tindakan terhadap perusahaan yang tidak mematuhi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). Misalnya perusahaan yang wajib mendaftar tapi belum mendaftar, perusahaan yang menunggak iuran, perusahaan yang hanya mendaftarkan sebagian pekerjanya, perusahaan yang tidak melaporkan upah sebenarnya, serta perusahaan yang hanya mengikuti sebagian program BPJS Ketenagakerjaan.
Menurut Dessy, BPJS Ketenagakerjaan sudah bersinergi dengan Polri untuk penegakan dan penindakan hukum serta upaya pencegahan dan penanganan ketidakpatuhan pelaksanaan program Jamsostek. (Dani)

Tinggalkan Balasan