Deprecated: Creation of dynamic property WpBerita_Breadcrumbs::$settings is deprecated in /home2/jakartane/public_html/wp-content/themes/wpberita/inc/class-wpberita-breadcrumbs.php on line 26

Wacana Penghapusan Kelas pada BPJS Kesehatan, Melki Laka Lena: Perwujudan dari Sila Kelima Pancasila

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Penghapusan kelas pada layanan BPJS Kesehatan yang akan digantikan dengan Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) menuai polemik di tengah masyarakat. Banyak kalangan menilai dengan dihapusnya kelas pada BPJS Kesehatan maka pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh BPJS akan menurun.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emmanuel Melkiades Laka Lena menyebut, kebijakan tersebut telah sesuai dengan Sila Kelima Pancasila yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

“Hal ini merupakan cerminan dari pelaksanaan Sila Kelima Pancasila, yang diturunkan melalui Undang-Undang (UU) Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di akhir era kepemimpinan Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Melki saat menjadi Narasumber Diskusi Dialektika Demokrasi bertema “BPJS Kesehatan dengan KRIS, Permudah Layanan atau Jadi Beban?” di Ruang PPID DPR RI, Gedung Nusantara 1, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5/2024).

Melki mengungkapkan, Komisi IX DPR RI sebenarnya telah 2 tahun lebih membahas hal ini dengan pihak pemerintah.

“Ya sudah 2 tahun kami membahas, sudah bukan waktu yang pendek ,dan sebenarnya di komisi 9 sendiri pembahasan tentang hal ini juga sudah masuk pada tahap yang kita namakan sebgai project,” beber Melki.

“Sebenarnya kita sudah coba dengan namanya project di beberapa tempat. Ada kurang lebih waktu pertama kali kami sepakat tuh enam berkembang terus menjadi 15, yang itu kita ingin melihat bagaimana implementasi dari rencana,” ujar Melki.

Kalau ditaruh lagi ke belakang, tutur Melki, sebenarnya KRIS ini merupakan amanat dari undang-undang SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional nomor 40 tahun 2004 yang sebenarnya sudah berusia 20 tahun.

“Dan sudah 20 tahun ini kita menunda pemberlakuan, dari salah satu pasalnya yang mengatakan, harus ada pelayanan kelas perawat inap standar dalam pelayanan kesehatan di negeri ini,” ucap Melki.

Melki pun menganalogikan penghapus kelas BPJS ini seperti saat Ignasius Jonan saat masih menjabat Dirut PT KA menghapus kelas pada layanan kereta api dalam kota dan mengubahnya menjadi Commuter Line yang tanpa kelas.

“Dulu kita bicara kereta api ini kan tidak adil antara ekonomi dan eksekutif. Sama-sama bayar tapi yang ekonomi kan tidak dapat pernah dapat tempat duduk karena berebut orang naik sehingga di dalam menjadi berdesakan. Tidak ada AC pula. Nah setelah era Pak Jonan kan diperbaiki, membuat yang naik ekonomi juga itu dapat tempat duduk-duduk tidak lagi yang berdiri ada AC ventilasi,” beber Melki.

Menurut Melki, penghapusan kelas pada BPJS Kesehatan ini merupakan rangkaian sejarah bangsa yang kita kemudian jalani secara bersama.

“Nah pada titik ini sebenarnya kalau soal KRIS ini ini muncul dari sesuai keinginan kita bersama, sebenarnya gampangnya begini kalau kita ke rumah sakit di negeri ini kita lihat pemberlakuan yang berbeda antara satu rumah sakit dan rumah sakit lain.

Politisi Partai Golkar ini pun mencontohkan pelayanan BPJS Kesehatan di rumah sakit (RS) yang selama ini ada. Satu bangsal misalnya bisa ada 12 tempat tidur, tidak ada kamar mandi, ventilasinya hancur, tidak ada pemisahan jenis kelamin, tidak ada tirai infeksi.

Melki mengatakan, hal itulah yang mau coba diperbaiki oleh pemerintah dan DPR RI.

“Makanya kita buat namanya Kris. Ini Kris rawat standar bukan orang pergi berkunjung pengobatan pulang itu bukan itu yang kita maksudkan, ini yang rawat ini jadi standar. Kami ingin memastikan kalau orang dirawat di rumah sakit itu dia mendapatkan kenyamanan, pelayanan yang itu bersifat standar. Ya sampai berbeda ini membayar yang sama, tapi standarisasinya berbeda,” pungkas Melki Laka Lena. (Daniel)

Tinggalkan Balasan