Deprecated: Creation of dynamic property WpBerita_Breadcrumbs::$settings is deprecated in /home2/jakartane/public_html/wp-content/themes/wpberita/inc/class-wpberita-breadcrumbs.php on line 26

BPJS Ketenagakerjaan Grha BPJamsostek Ingatkan Perusahaan Binaan Hindari Pelanggaran

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Grha BPJamsostek, Andry Rubiantara, mengingatkan kepada seluruh perusahaan binaan di seluruh Indonesia agar menjauhi segala bentuk pelanggaran aturan BPJS. Andry meminta tetap menjaga performa sebagai perusahaan patuh aturan yang sudah berjalan baik selama ini.

”Kami perlu mengingatkan perusahaan binaan kami terkait saat ini ada kejadian yang sangat disayangkan yaitu adanya kasus penggelapan iuran BPJS Ketenagakerjaan oleh oknum manajer yang ramai diberitakan di media,” ungkap Andry. Menurut Andry, dalam kasus penggelapan iuran pemberi kerja atau badan usaha juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS.
”Sanksi pidana ini bisa berupa hukuman penjara hingga delapan tahun atau denda maksimal Rp1 miliar,” ujar Andry. Di lain pihak, Andry juga mengimbau kepada karyawan atau pekerja yang iuran BPJS Ketenagakerjaannya tidak dibayarkan atau digelapkan oleh perusahaan atau oknum perusahaan untuk melaporkannya langsung kepada pihak berwenang atau kepolisian dengan membawa bukti-bukti yang kuat. ”Dalam kasus seperti ini, pihak BPJS Ketenagakerjaan sering dipanggil oleh kepolisian untuk menjadi saksi dalam kasus penggelapan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dilaporkan oleh karyawan perusahaan,” kata Andry.
Menurut Andry, banyak bentuk pelanggaran aturan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) yang berkonsekuensi terhadap penjatuhan sanksi. Beberapa di antaranya adalah para pemberi kerja atau badan usaha yang tidak memenuhi kewajiban mendaftarkan dan membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Ada pula yang hanya mendaftarkan sebagian pekerja, mendaftarkan sebagian program, dan tidak melaporkan upah pekerja yang sebenarnya.
”Selain sanksi pidana juga ada sanksi administrasi yang cukup berat. Sanksi administratif diatur dalam PP 86 tahun 2013, yang mencakup peringatan tertulis, denda, hingga tidak mendapatkan pelayanan tertentu dari pemerintah,” ungkap Andry. Sebagai contoh, pemberi kerja yang dijatuhi sanksi administrasi seperti tidak dilayani pengajuan perpanjangan paspor, SIM, STNK, layanan izin usaha perdagangan, dsb.
Menurut Andry, jika ada yang melanggar aturan seperti itu pihaknya tak segan-segan untuk bertindak tegas. ”Kami tidak sekali dua kali menyerahkan kasus pelanggaran perusahaan tidak patuh menggunakan surat kuasa khusus ke pihak kejaksaan selaku pengacara negara untuk dilakukan gugatan sederhana di pengadilan negeri,” cetus Andry.
Andry menegaskan BPJS Ketenagakerjaan bersinergi aparat terkait dan aparat penegak hukum, mulai Dinas Ketenagakerjaan, Polri, hingga kejaksaan. Kerja sama tersebut dalam rangka upaya pencegahan dan penindakan ketidakpatuhan pelaksanaan program Jamsostek. (Dani)

Tinggalkan Balasan