JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Para camat dan pejabat pengelola anggaran se-Jakarta Timur dibekali pemahaman tentang bahaya korupsi. Sekali melakukan rasuah uang negara, maka ASN tersebut akan dihantui ketakutan seumur hidupnya karena karena selalu was-was terbongkar dan kena ciduk aparat penegak hukum.
Kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) Implementasi Pendidikan Antikorupsi tersebut diprakarsai oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dan berlangsung di Kantor Walikota Jakarta Timur, Rabu (29/5). Kegiatan diikuti 50 pejabat eselon tiga seperti para asisten, kepala suku dinas, suku badan, kepala bagian dan camat.
Kegiatan dibuka Walikota Jakarta Timur Muhammad Anwar dan dihadiri Inspektur Pembantu Bidang Investigasi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Supendi serta Inspektur Pembantu Wilayah Jakarta Timur Ahmad Dasuki.
Bimtek hasil kerja sama Inspektorat DKI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, menghadirkan narasumber Ganjar Laksmana Bonaprapta, anggota bidang Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Walikota Anwar berharap pejabat administrator yang ikut kegiatan ini, nantinya dapat memberikan penyuluhan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai serta mindset antikorupsi kepada peserta didik, mulai dari SD, SMP, SMA serta SMK. “Korupsi merupakan tindakan bahaya bagi pelaku dan orang terdekatnya serta merugikan negara,” kata Anwar.
Menurutnya, menanamkan nilai-nilai dan membangun kesadaran antikorupsi harus dilakukan sejak dini. Sehingga ketika dewasa terwujud kepribadian yang disiplin. “Berikan pemahaman budaya antikorupsi sejak dini pada pelajar di sekolah. Sehingga, ketika mereka dewasa dan menjadi ASN sudah terbiasa disiplin antikorupsi,” kata Anwar.
Hal senada diutarakan Inspektur Pembantu Bidang Investigasi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Supendi. Dia menegaskan, dunia pendidikan berperan penting dan strategis dalam menciptakan pribadi unggul, berkarakter, dan berintegritas.
“Harapannya dari Bimtek seperti ini, para pejabat administrator (eselon tiga) bisa meneruskan ke peserta didik di sekolah,” tukasnya.
Selain bimtek, lanjut Supendi, kegiatan roadshow Bus Antikorupsi juga terus dilaksanakan. “Bus ini akan berkeliling dan mendatangi seluruh sekolah di wilayah DKI Jakarta,” paparnya.
Dia juga berharap seluruh pejabat administrator yang telah mengikuti bimtek ini bisa mengajarkan nilai-nilai budaya antikorupsi ke unit mereka melalui ‘Gerakan Pejabat Mengajar’. Menurutnya hal ini menjadi role model budaya antikorupsi di lingkungan kerja masing-masing. (Joko)
