JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas perkara pemalsuan merek emas Antam sebanyak 109 ton.
Mulyanto meminta aparat penegak hukum memeriksa semua pihak yang terduga terlibat dalam aksi pemalsuan merek ini, apalagi pemalsuan emas Antam terindikasi hasil dari tambang ilegal.
“Jangan sampai BUMN tambang ini menjadi penampung emas ilegal. Ini merugikan keuangan negara dua kali lipat. Pertama di hulu, terkait sumber emasnya yang ilegal. Kemudian di hilir berupa pemberian mereknya yang juga ilegal,” kata Mulyanto kepada para wartawan, Rabu (5/6/2024).
“Jadi pantas saja kalau sampai hari ini masalah tambang ilegal kita itu sulit diberantas karena ada penampungnya. Dan lebih menyedihkan lagi kalau ternyata penampungnya itu sendiri adalah BUMN, yang notabene adalah perusahaan milik negara,” sambung Wakil Ketua F-PKS DPR RI bidang Industri dan Pembangunan ini.
Mulyanto pun menyayangkan mengapa hal ini bisa terjadi.
“Apalagi proses pembiaran tersebut terjadi bertahun-tahun dan diwariskan dari pejabat yang satu ke pejabat berikutnya. Sampai enam kali masa jabatan. Kok bisa,” ujar Anggota Baleg DPR RI ini.
Mulyanto menambahkan, kalau ini terbukti maka berarti kasus ini mirip dengan kasus korupsi timah yang terjadi di BUMN Timah, di mana barangnya juga berasal dari tambang ilegal.
Karena itu, Legislator asal Dapil Banten 3 ini mendesak Menteri BUMN dan Menteri ESDM melakukan penertiban terkait masalah ini.
“Pemerintahan baru ke depan harus dapat menuntaskan masalah ini,” tandas Mulyanto. (Daniel)