Deprecated: Creation of dynamic property WpBerita_Breadcrumbs::$settings is deprecated in /home2/jakartane/public_html/wp-content/themes/wpberita/inc/class-wpberita-breadcrumbs.php on line 26

Mendagri Tito: Bangun Indonesia dari Pinggiran Sesuai Visi Misi Presiden Jokowi

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Sesuai visi dan misi Presiden Joko Widodo tentang ‘Membangun Indonesia dari Pinggiran’, maka Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) berkomitmen mengembangkan kawasan perbatasan negara melalui pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Pekerjaan ini merupakan tugas berat yang harus dijalankan mengingat bersinggungan dengan negara lain.

Hal itu disampaikan Kepala BNPP Tito Karnavian pada acara Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) tentang Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020-2024. Rapat yang dibuka oleh Menteri Koordinator Polhukam Hadi Tjahjanto berlangsung di The Opus Grand Ballroom, The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (6/6). Dalam hal ini Menko Hadi bertindak selaku Ketua Pengarah BNPP.

Tito yang juga sebagai Menteri Dalam Negeri mengatakan, bahwa dalam acara ini spesifik dengan mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan BNPP di tahun 2020-2024. “Kemudian pada acara ini juga merencanakan mengenai apa yang akan dikerjakan oleh BNPP tahun 2025-2029,” ujar Tito.

Menurutnya hal ini sudah dilaksanakan ada 15 pos lintas batas negara (PLBN) yang dibangun. “Delapan PLBN sudah beroperasi penuh dan tinggal tujuh PLBN yang belum diresmikan dengan 5 PLBN di antaranya sudah beroperasi dan dua lagi sedang dibangun,” ucap Menteri Tito. Hal ini berdasarkan Inpres 6 Tahun 2015 yang dilanjutkan dengan Inpres 1 Tahun 2019, yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo mengenai percepatan pembangunan PLBN.

Menteri Tito menambahkan, bahwa aspek dalam pembangunan kawasan perbatasan menjadi tugas besar dikarenakan negara Indonesia menjadi salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang juga memiliki garis pantai nomor 2 terpanjang di dunia setelah Kanada. “Untuk itu mengembangkan kawasan perbatasan ini banyak sekali targetnya. Daerah perbatasan ini harus kuat, masyarakatnya harus dibangun sejahtera supaya ada pemerataan,” jelasnya.

Ia berharap, dengan target pemerataan pembangunan ini akan menjadikan buffer zone pada daerah kawasan perbatasan, hal ini akan menjadikan daerah perbatasan menjadi semakin kuat secara ekonomi. Menteri Tito juga menerangkan, dengan Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020-2024 mampu memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai halaman depan dan beranda negara. Hal ini untuk mengubah paradigma lama bahwa daerah perbatasan dianggap sebagai halaman belakang.

Rakordal ini dihadiri sebanyak 62 pejabat kementerian dan lembaga 18 orang, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi sebanyak 18 orang, Kepala BPPD Kabupaten/Kota sebanyak 54 orang, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten/kota sebanyak 54 orang. Kemudian camat yang berada di Lokasi Prioritas (Lokpri) pembangunan perbatasan negara hadir secara langsung sebanyak 54 orang dan 168 camat di Lokpri lainnya turut hadir secara daring. (Joko)

Tinggalkan Balasan