Deprecated: Creation of dynamic property WpBerita_Breadcrumbs::$settings is deprecated in /home2/jakartane/public_html/wp-content/themes/wpberita/inc/class-wpberita-breadcrumbs.php on line 26

Kakanwil Kemenkumham NTT Diduga Obral Surat Keputusan Mutasi bagi Pegawai

JAKARTANEWS.ID – Menjelang purna tugas, Marciana Domonika Djone selaku Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Nusa Tenggara Timur (NTT) diduga rajin mengeluarkan Surat Keputusan mutasi pada jajaran dan pejabat sampai tingkat staf.

Berdasarkan informasi, Marciana telah mengeluarkan tidak lebih 9 Surat Keputusan Mutasi mulai Januari 2024 ini. Beberapa SK tersebut bermasalah dan terindikasi Mall Administrasi bahkan Abuse of Power telah dilakukan oleh Marciana.

Jika pada bulan Januari Marciana berhasil memutasikan 15 orang pegawai dan 47 pengangkatan pegawai, maka pada bulan Maret dia kembali memunculkan 2 SK yang memindahkan 37 pegawai tanpa melalui proses penilaian kinerja sehingga terindikasi terjadi maladministrasi dan abuse of power. Sebab beberapa pegawai yang dipindahkan pada akhirnya menduduki jabatan yang tidak sesuai dengan keahliannya.

Selanjutnya, pada bulan April 2024 muncul 3 SK Mutasi yang kembali diindikasikan memiliki maladministrasi dengan memindahkan 41 orang pegawai dengan 36 nama, dan posisi yang sama dengan SK yang muncul pada bulan Maret ditambah 5 orang nama baru.

Hingga berita ini dimunculkan, media telah mengantongi informasi dari salah satu pegawai yang menjadi “korban” ketidakjelasan Surat Keputusan pada bulan Maret dan April tersebut.

“Berdasarkan keterangan Kuasa Hukum saya, Ibu Kakanwil menjelaskan bahwa SK Maret dan April berlaku dua-duanya hanya saja, pada bulan April beliau lupa mencantumkan nama saya,” ungkap Simon saat dimintai keterangan.

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah memiliki status yang sama dengan lembar negara sehingga keberadaannya tidak bisa disepelekan, jika sampai ada Maladministrasi dan indikasi abuse of power maka Kepala Kantor Wilayah yang harus bertanggung jawab.

Bulan Mei 2024 Marciana lagi-lagi menerbitkan 2 SK yaitu SK Mutasi sebanyak 48 orang pegawai Pemasyarakatan dimana seperti yang diberitakan sebelumnya bahwa Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham NTT Maliki, tidak dilibatkan dalam secara koordinasi, bahkan muncul dalam pemberitaan sebelumnya bahwa 14 orang dari 48 pegawai yang dimutasikan mengalami ancaman oleh Marciana akan dimutasikan karena terindikasi melakukan pelanggaran yaitu pungli di Rutan Kupang.

SK ini sangat memicu polemik karena 9 orang pegawai yang dimutasikan akhirnya berdemo untuk mempertanyakan ketidakadilan yang mereka alami.

”Saya ingin mempertanyakan perihal SK ini kepada Ibu Kakanwil melalui pimpinan atau atasan langsung kami yaitu Bapak Kadiv Pemasyarakatan, mengapa SK ini sangat tidak adil. Dalam BAP yang dilakukan secara internal di Rutan Kupang ada pegawai yang dinyatakan bersalah dengan usulan Hukuman Disiplin Ringan namun namanya tidak tercantum dalam SK. Akan tetapi sebaliknya ada rekan saya yang dinyatakan tidak bersalah malah namanya tercantum di dalam SK dan mengalami penurunan grade. Ini sangat tidak adil,” ujar salah satu pegawai.

Secara prosedural, jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan, maka pimpinan Lapas/Rutan akan memeriksa pegawainya. Dan hasil pemeriksaan pegawai yang dilakukan oleh Kepala Rutan, dari 15 pegawai yang diindikasi oleh Marciana melakukan pelanggaran terdapat 13 pegawai yang terbukti dan 2 orang pegawai tidak terbukti melakukan pelanggaran. Seperti yang dijelaskan oleh Maliki, Kepala Divisi Pemasyarakatan pada 30 Mei 2024.

Polemik ini akhirnya diikuti dengan pemunculan SK Pencabutan sehari setelah munculnya SK Mutasi dengan dalih terdapat kesalahan teknis sebagaimana tercantum dalam landasan sosiologis dalam huruf B konsiderans sehingga menimbang SK Pencabutan.

Dimana SK ini seolah-olah membenarkan statmen Maliki, bahwa memang benar tidak ada koordinasi yang dilakukan Marciana untuk mengeluarkan SK tersebut.
Rencananya, Marciana berjanji tetap mengeluarkan SK Mutasi besar-besaran pada tanggal 5 Juni 2024 namun urung.

Hingga saat ini, Marciana masih dalam pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI yang hadir di Kanwil Kemenkumham NTT sejak hari Selasa lalu.

“Benar, Tim dari Inspektorat Jenderal tengah memeriksa seluruh jajaran. Hari ini beliau-beliau ke Rutan dan Bapas Kupang untuk memeriksa petugas yang disinyalir melakukan pungli serta memerlukan data pendukung terkait kasus lainnya,” kata Marciana menutup perbincangan melalui telepon. (Red)

Tinggalkan Balasan