Deprecated: Creation of dynamic property WpBerita_Breadcrumbs::$settings is deprecated in /home2/jakartane/public_html/wp-content/themes/wpberita/inc/class-wpberita-breadcrumbs.php on line 26

Kebijakan Pemprov DKI Jakarta 2024, Rumah dengan NJOP di Bawah Rp 2 M Kini Belum Tentu Bebas Pajak

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Warga Jakarta yang punya rumah dengan NJOP di bawah Rp 2 miliar, mulai tahun 2024 belum tentu bebas dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan (PBB-P2). Selain NJOP naik signifikan, pemerintah juga memburu wajib pajak (WP) yang memiliki lebih dari satu unit rumah.

Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun/Tahun 2024. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati, menyebutkan bahwa Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 diterbitkan sebagai implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,” kata Lusiana kepada wartawan di Jakarta, Rabu (19/6).

Lusiana mengeklaim hal tersebut untuk menciptakan keadilan pemungutan PBB-P2 melalui perbaikan formulasi pemberian insentif pajak daerah yang telah diberikan kepada masyarakat Jakarta pada tahun-tahun sebelumnya sehingga dapat lebih tepat sasaran. “Untuk kebijakan tahun ini, terhadap hunian dengan nilai di bawah Rp 2 miliar penerapannya berbeda dengan tahun sebelumnya. Sedangkan di tahun sebelumnya, hunian dengan nilai di bawah Rp 2 miliar dibebaskan pajak,” sebutnya.

Namun Lusiana menambahkan bahwa untuk tahun 2024, bebas pajak hanya diberikan untuk satu objek PBB-P2 yang dimiliki Wajib Pajak. “Apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari satu objek PBB-P2, maka pembebasan pajak akan diterapkan pada NJOP terbesar, sedangkan objek lainnya harus bayar pajak,” tandasnya.

Dalihnya, kebijakan dulu itu mempertimbangkan bahwa tahun-tahun sebelumnya adalah dalam rangka pemulihan ekonomi dampak Covid-19. “Pemprov DKI Jakarta memberikan kebijakan berupa pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan atas pokok pajak dan/atau sanksi pajak. Selain itu juga fasilitas angsuran pembayaran pajak terutang yang bertujuan untuk membantu mengurangi beban wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya,” papar Lusiana.

Pada bagian lain untuk menjaga daya beli masyarakat, sehingga tujuan dalam menghimpun penerimaan pajak daerah, khususnya PBB-P2, dapat terealisasi secara optimal. “Untuk pembayaran pajak pada hakikatnya sebagai wujud gotong-royong dalam memulihkan kembali kondisi perekonomian di DKI Jakarta. Oleh karenanya, kami mengimbau masyarakat agar dapat memanfaatkan insentif fiskal ini agar wajib pajak dapat terbantu dalam melunasi kewajiban pajaknya,” pungkas Lusiana. (Joko)

Tinggalkan Balasan