Deprecated: Creation of dynamic property WpBerita_Breadcrumbs::$settings is deprecated in /home2/jakartane/public_html/wp-content/themes/wpberita/inc/class-wpberita-breadcrumbs.php on line 26

KPU Taat pada MK dan MA atau UU yang Dibuat DPR dan Pemerintah

Oleh: Jamiluddin Ritonga *)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakomodir putusan Mahkamah Agung (MA) soal batas usia calon kepala daerah.

Untuk itu, KPU memutuskan calon gubernur dan wakil gubernur minimal berusia 30 tahun pada saat pelantikan 1 Januari 2025 dan calon bupati atau wali kota berusia 25 tahun minimal saat pelantikan 1 Januari 2025.

Keputusan KPU itu tentu tidak mengagetkan tapi menyedihkan. Karena hal serupa sudah dilakukan KPU untuk mengakomodir batas usia untuk calon presiden dan wakil presiden.

Hanya saja, KPU saat mengakomodir batas usia capres dan cawapres mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara untuk mengakomodir batas usia calon kepala daerah, KPU mengikuti Putusan MA.

Meski berbeda, tapi substansinya sama. KPU mengubah peraturan batas usia capres dan cawapres serta kepala daerah mengacu pada Putusan MK dan MA. KPU sudah tidak mengacu lagi kepada UU yang dibentuk DPR bersama Pemerintah.

Hal itu tentu akan menjadi preseden dalam pembuatan peraturan di Indonesia. Lembaga yang lebih rendah tak perlu lagi mengacu pada UU, selama ada Putusan MK dan MA yang mengubah UU tersebut.

Jadi, MK dan MA sangat berkuasa untuk mengubah UU. Hanya dengan memutuskan suatu UU bermasalah, maka lembaga terkait harus menyesuaikan peraturannya sesuai keputusan MK dan MA.

Kalau hal seperti ini terus terjadi, maka mekanisme pembuatan UU menjadi kabur. Hal ini tentu berbahaya bagi perkembangan demokrasi di tanah air.

Padahal demokrasi hanya dapat berjalan baik bila semua yang terlibat taat aturan. Karena itu, semua anak bangsa tidak boleh mengakali aturan demi kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Bila hal itu terjadi, maka demokrasi sudah kehilangan tajinya. Sebab, aturan tidak lagi untuk dilaksanakan, tapi digunakan untuk menggolkan keinginan pihak tertentu yang berkuasa.

Aturan atau hukum akhirnya menghambah kepada pihak-pihak yang berkuasa. Hukum kapan saja dapat berubah sesuai kehendak penguasa.

Kalau hal itu yang terjadi, sesungguhnya Indonesia sudah tidak lagi menganut demokrasi. Demokrasi hanya berlangsung formalitas semata, sebab yang sesungguhnya terjadi sudah menerapkan sistem otoriter.

Hanya di negara otoriter aturan bisa diubah sekehendak penguasa. Hal itu sudah mulai menggejala di Tanah Air.

Karena itu, Indonesia harus kembali ke prinsip demokrasi. Aturan harus dilaksanakan, bukan untuk disesuaikan dengan kehendak segelintir orang. Ini sangat berbahaya bagi negara demkkrasi di tanah air. (Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul dan Dekan Fikom IISIP 1996-1999 *)

Tinggalkan Balasan