JAKARTA: Pengurus DPW PPP Bali dibawah kepemimpinan Plt. Ketua Idy Muzayyad dan Plt. Sekretaris M. Thobahul Aftoni mendatangi kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro Jakarta, Kamis (11/7/2024).
Mereka datang untuk menyampaikan surat keberatan atas pemecatan yang dilakukan Plt. Ketua Umum DPP PPP HM. Mardiono terhadap kepengurusan DPW PPP Bali secara sewenang-wenang.
Hal ini dilakukan setelah viral di media sosial atas perintah oknum pengurus DPP. Kemudian dikeluarkan Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 1053/SK/DPP/W/VII/2024, tertanggal 8 Juli 2024 tentang pergantian kepengurusan DPW Bali.
“Kami jelas menyatakan keprihatinan yang mendalam, menolak dan menyesalkan sikap DPP tersebut. Sangat mengejutkan bagi kami dan kami tahu SK pemecatan tersebut dari medsos? Apa begini cara berorganisasi yang benar.? Lagian alasan pemecatan kami tidak jelas. Ini kan dzalim namanya,” ucap Idy.
Plt DPW Bali semenjak diangkat telah menjalankan tugas dengan baik dalam melewati Pemilu 2024, dengan bukti kenaikan kursi 100% di DPRD Kabupaten.
Ditambahkannya, sampai pernyataan ini dibuat tidak pernah menerima surat pemanggilan, surat peringatan ataupun surat pemberitahuan resmi perihal pergantian Plt. DPW PPP Bali.
Artinya keputusan tersebut cacat hukum dan dilakukan tanpa melalui mekanisme organisasi yang benar menurut AD/ART PPP yang berlaku, dan mengabaikan etika organisasai bernafas keislaman.
“PPP ini kan partai Islam tertua. Harusnya ada kaidah-kaidah yang perlu dilakukan, semisal tabayyun terlebih dahulu. Ini kan tidak. Main pecat-pecat saja. Seperti organisasi kelas kampung saja tidak ada aturan mainnya. Bahkan sebagai Ketua OKK III DPP PPP yang membawahi koordinasi sejumlah DPW termasuk DPW Bali. Kami tidak pernah diajak musyawarah tentang kebijakan DPP PPP terkait pergantian kepengurusan DPW Bali,” ungkapnya.
Thobahul Aftoni yang akrab di sapa Toni menambahkan keputusan tersebut merupakan bagian bentuk kedzaliman serta kebijakan ‘semau gue’ dari Pimpinan DPP saat ini yang dilakukan dengan mengabaikan prinsip perjuangan PPP, khususnya keadilan, kebenaran, musyawarah dan kebersamaan.
Dijelaskan Toni, pemecatan kepengurusan DPW Bali merupakan fenomena gunung es, kebijakan DPP PPP yang tidak tepat. Terdapat sejumlah kebijakan lain tanpa prosedur organisasi yang benar serta pertimbangan obyektif dan rasional. Kemudian terbukti menyebabkan PPP terpuruk dalam melalui Pemilu 2024 lalu, mulai dari pencalegan sampai pengabaian fungsi pengurus PH DPP dan Majelis-Majelis DPP PPP dalam kebijakan strategis partai.
“Buktinya, surat dari empat Majelis DPP PPP tertanggal 1 Mei yang ditujukan kepada Plt. Ketua Umum melarang pergantian dan pemecatan terhadap pengurus dilanggarnya.
Demi menjaga kekompakan dan soliditas partai. Sekarang kok malah memecat dengan semena-mena. Maka jangan salahkan kami, karena kami yang didzalimi. Dan ingat, doanya madzlum (orang yang didzalimi itu diijabah oleh Allah SWT,” paparnya,
Toni mengingatkan DPW PPP lain, sangat mungkin akan mengalami hal serupa. Sebelumnya, Ketua DPW PPP Sumsel juga sudah dinonaktifkan oleh Plt. Ketua Umum DPP PPP secara sepihak.
Toni mengingatkan PPP sebagai partai Islam tertua hakikatnya bukanlah milik sejumlah kecil pengurus DPP PPP. Apalagi milik Plt Ketua Umum DPP PPP seorang beserta kroninya, yang selama ini mengendalikan partai dengan suka-suka dan condong ugal-ugalan,nyang mengakibatkan kegagalan partai dalam menghadapi Pemilu 2024 silam.
Kembali, Idy mengajak umat secara umum, pengurus serta kader PPP yang merupakan pemilik PPP yang sebenarnya untuk melakukan pengawasan dan peringatan terhadap kebijakan partai yang dirasa melenceng.
“Kalau kita tidak peduli, maka kedzaliman lain akan terjadi. Dan kalau itu terjadi, PPP akan tambah terpuruk lagi,” pungkasnya. (Amin)
