JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menertibkan koordinasi dan komunikasi para menteri terkait rencana pembatasan distribusi BBM bersubsidi.
“Jangan sampai sejumlah menteri berbeda pendapat terkait kebijakan yang sama. Dikhawatirkan hal tersebut akan membingungkan masyarakat dan berpotensi menimbulkan spekulasi harga di lapangan,” kata Mulyanto kepada para wartawan, Jumat (12/7/2024).
“Pemerintah harusnya berkoordinasi dengan baik sebelum mewacanakan soal ini ke publik. Jangan sampai Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, dan Menko Marves berbeda,” lanjut Wakil Ketua F-PKS DPR RI bidang Industri dan Pembangunan ini.
Mulyanto heran sosialisasi pembatasan distribusi BBM bersubsidi ini simpang siur.
Mulyanto pun mengingatkan pemerintah agar segera menertibkan masalah ini agar masyarakat tidak berpikir ada pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari kebijakan pembatasan BBM bersubsidi.
“Sangat aneh kalau Menko Marves sampai ikut-ikutan memberi pernyataan tentang rencana kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Mestinya cukup menteri terkait yang menjadi jubir, bukan Menko Marves, sehingga pas,” ulas Mulyanto.
Mulyanto menuturkan kalau benar pemerintah akan melakukan pembatasan BBM bersubsidi sebaiknya harus menyiapkan sistem pengawasan yang memadai.
“Jangan sampai BBM bersubsidi sudah dibatasi tapi distribusinya tetap tidak tepat sasaran. Pemerintah harus dapat memastikan pembatasan BBM tersebut tidak menimbulkan dampak yang merugikan daya beli masyarakat kelas bawah,” tegas Anggota Baleg DPR RI ini.
Mulyanto mengingatkan, jangan sampai masyarakat miskin semakin miskin, sebagai dampak dari pembatasan pembelian BBM bersubsidi ini.
Legislator asal Dapil Banten 3 itu mendesak pemerintah membuat rumusan kriteria kendaraan yang dapat dan tidak dapat membeli BBM bersubsidi ini dengan jelas.
“Penerapan MyPertamina dan digital nozzle sudah sangat membantu namun kebocoran di luar itu ditengarai masih banyak terjadi,” tandas Mulyanto. (Daniel)
