JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Di wilayah DKI Jakarta saat ini masih terdapat 450 RW yang menyandang status kumuh. Untuk itu wakil rakyat mendesak Pemprov DKI untuk mengentaskan lingkungan kumuh tersebut demi kualitas hidup yang lebih baik bagi warganya.
Lembaga DPRD DKI Jakarta mengungkapkan, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta saat ini masih tersedapat sekitar 450 RW Kumuh. “Kami minta kepada Pemprov DKI Jakarta agar bisa melakukan penataan guna menuntaskan masalah kesehatan dan kebersihan di RW Kumuh tersebut. Targetnya, dalam tiga tahun ke depan masalah penataan RW Kumuh sudah tuntas,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin, Senin (15/7).
“Saya berharap, seiring dengan DKI segera berganti status menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) harus segera dituntaskan penataan RW Kumuh dalam tiga tahun mendatang. Harapannya, pada tahun 2028 nantk tidak ada lagi RW Kumuh di Jakarta yang segera menjadi Kota Global,” ujar ujar Khoirudin.
Namun ia prihatin hingga saat masih marak gedung pencakar langit di Jakarta masih terdapat kawasan kumuh yang dihuni warga kurang mampu. “Termasuk di kolong tol sekitar Tanah Tinggi dan Johar Baru, Jakarta Pusat. Jumlah kawasan kumuh di Jakarta memang banyak, bahkan di samping gedung-gedung mewah masih banyak. Hendaknya ini menjadi prioritas,” tandasnya.
Adanya kawasan kumuh di antara gedung pencakar langit, kata Khoirudin, memperlihatkan kontrasnya kehidupan di Jakarta. “Kita malu melihat hal ini ketika kita keliling Jakarta, karena kondisi kontras sekali,” kata dia. Khoirudin yang terpilih kembali menjadi anggota DPRD periode 2024-2029 dari PKS itu menyarankan agar Pemprov membangun rusun, khusus masyarakat menengah ke bawah.
Ia mengimbau Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta bersama BPS DKI Jakarta segera menindaklanjuti persoalan tersebut. “Dinas Perumahan menjadi punya kewajiban untuk penataan ini, sebetulnya tinggal pendataan yang benar, lalu ada tahapannya,” kata Khoirudin.
Hal itu disampaikan Khoirudin karena sebelumnya Pemprov DKI Jakarta menyebutkan telah mengurangi 220 RW Kumuh pada 2023 melalui program rencana aksi komunitas (Community Action Plan/CAP) dan program mengimplementasikan kebersamaan masyarakat dalam menata lingkungan (Collaborative Implementation Program/CIP). Jadi saat ini masih tersisa sekitar 230 RW Kumuh yang mesti segera ditata. Namun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), masih terdapat 450 RW Kumuh di tahun 2023. “Jadi. Data siapa yang benar, silakan masyarakat menyimpulkan,” pungkas Khoirudin. (Joko)
