JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) pertama diselenggarakan tahun 2018, rencananya memang diselenggarakan setiap 2 tahun sekali, tetapi tahun 2020 tidak dapat terselenggara akibat Covid-19 dan tahun 2022 lagi-lagi IPPP tak dapat terselenggara lantaran DPR RI termasuk Inter Parliamentary Union (IPU) di Bali.
Forum IPPP adalah forum yang memang dilakukan parlemen untuk memberikan informasi atau meningkatkan engine dan juga apa namanya kekerabatan antara Parlemen Indonesia dan parlemen negara-negara di Kepulauan Pasifik.
Demikian disampaikan Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana saat menjadi Narasumber Diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Mencermati Hasil Sidang ke-2 IPPP” di Ruang PPIP, Gedung Nusantara 1, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8/2024).
Putu mengaku dirinya termasuk pribadi yang menginginkan hubungan yang lebih banyak dengan negara-negara non tradisional.
“Negara tradisional memang kita ketahui ya negara-negara yang sudah sering melakukan dan dengan negara kita tapi negara tradisional ini perlu kita afirmasi untuk lebih ditingkatkan lagi hubungan kita dengan negara non tradisional,” kata Putu.
Putu mengungkapkan, para negara Pasifik menginginkan adanya investasi dari Indonesia sebagai negara terkaya kedua di kawasan Pasifik dan negara dengan PNBP tertinggi ke-20 di dunia.
“Mereka ingin adanya eksistensi Indonesia dan produk-produk Indonesia di Pasifik sangat tertinggal dibanding negara Tiongkok, Korea, dan Jepang, bahkan negara-negara Malaysia itu lebih banyak yang engine masuk ke negara Pasifik,” beber Politisi Partai Demokrat ini.
Putu tak menyangkal tugas parlemen di negara-negara Pasifik berbeda dengan tugas parlemen di Indonesia yang menganut sistem presidensial.
“Tugas fungsi DPR jelas kita punya tugas legislasi anggaran dan juga pengawasan. Nah sebetulnya ini juga termasuk tugas pengawasan yang kita lakukan dengan indeks dengan parlemen negara kepulauan Pasifik karena mereka ingin kalau ini kan langsung dari mereka jadi justru kita hadir bertemu dengan mereka,” ujar Putu.
Namun, dalam forum IPPP tersebut hanya dapat dihasilkan sebuah kesimpulan dan belum sebuah resolusi karena forum ini belum berbentuk sebuah “assembly”.
“Selama ini sudah bagus tapi ternyata tidak atau belum, karena keputusan maksimal hanya berupa kesimpulan dan belum menjadi sebuah resolusi, karenanya kita dorong forum ini menjadi IPPA atau Indonesia Pacific Parliamentary Assembly,” tukas Putu Supadma Rudana. (Daniel)
