JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, PBNU keliru membentuk tim 5 atau panitia khusus (pansus) buat menarik kembali Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Sebab, jelas Ujang, PBNU dan PKB memiliki entitas yang berbeda. PBNU sebagai ormas keagamaan sementara PKB merupakan partai politik.
Hal itu disampaikan Ujang dalam Diskusi Fraksi PKB MPR RI bertajuk “UU Ormas dan UU Parpol Bisakah Saling Intervensi?” di Gedung Delegasi, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/8/2024).
“Kalau saya boleh mengkritik, PBNU agak keliru, apalagi membentuk pansus tim lima, memanggil pengurus PKB, ini menurut saya keliru yang harus diluruskan bersama,” ujar Ujang.
Ujang menilai, kekeliruan itu patut diluruskan untuk kembali menata ketatanegaraan sesuai aturan perundangan yang berlaku.
“Agar tidak ada deparpolisasi, agar partai politik punya independen membangun negara, di saat yang sama ormas memiliki peran penting memberdayakan umat,” tutur Ujang.
Ujang menegaskan hal itu adalah langkah yang salah karena mengintervensi partai politik.
“Sangat disayangkan PBNU ada di jalur salah, entitas yang berbeda tidak boleh mengitervensi, jadi ini keterlaluan, sudah terlalu jauh dalam konteks memangggil PKB bahkam Sekjen PKB dalam konteks ketatanegaraan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ujang menilai konflik antara PKB dan PBNU saat ini tidak terlepas dari konflik PKB kubu Cak Imin (Muhaimin Iskandar) dan Gus Dur.
Konflik tersebut kini kembali memanas, di mana Ketua Umum PBNU saat ini Yahya Cholil Staquf merupakan loyalis Gus Dur.
“Dan saya meyakini jika ini terus ditumbuhkan kebencian itu akan menjadi persoalan,” pungkas Ujang Komarudin.
Untuk diketahui, pansus yang dibentuk PBNU itu telah memanggil sejumlah mantan pengurus dan pengurus PKB untuk meminta keterangan. (Daniel)
