JAKARTA: Kurikulum merdeka yang diberlakukan saat ini untuk metode pendidikan sekolah di Indonesia masih layak dipertahankan. Alasannya model pembelajaran ini merupakan proyek penguatan pelajar Pancasila.
Sebelumnya, di era kepemimpinan Prabowo, muncul wacana agar kurikulum merdeka layak dievaluasi. Alasannya dalam pelaksanaannya kurikulum tidak sesuai dengan kurikulum tersebut.
“Dalam kurikulum tersebut, guru diberi kesempatan kreatif dan membantu siswa untuk mengembangkan potensinya,” ujar anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Rasiyo saat dikonfirmasi, selasa (3/12/2024).
Mantan sekdaprov Jawa Timur ini mengatakan saat ini perlu ada pelengkapan sarana dan pra sarana sekolah.
“Maka perlu standarisasi dari guru tersebut. Kalau pra sarana sekolah dan standarisasi dari guru lengkap, maka kurikulum merdeka tersebut sangat baik diberlakukan, “jelas pria kelahiran Madiun ini.
Menurut dia, dalam kurikulum merdeka, guru mengarahkan siswa yang memiliki kelebihan lainnya selain mata pelajaran utama.
“Diberikan tambahan pelajaran dari pelajaran utama. Guru terus membimbing dengan keleluasaan untuk menggali kemampuan siswa. Jadi kurikulum merdeka layak dipertahankan, ” tandas mantan Kadiknas Jawa Timur ini.
Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang dirancang untuk mendukung pemulihan pembelajaran dan visi pendidikan Indonesia. Kurikulum ini dikembangkan sebagai evolusi dari kurikulum sebelumnya, dengan tujuan untuk menyempurnakan dan bukan mengganti.
Kurikulum Merdeka memiliki beberapa perangkat pembelajaran, di antaranya Modul ajar (RPP Plus), Bahan ajar, Modul proyek, Buku teks, Video pembelajaran, Komik edukatif. Satuan pendidikan yang ingin mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara mandiri dapat mendaftar melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM).
Sedangkan inti dari kurikulum merdeka ini adalah Merdeka Belajar. Hal ini dikonsep agar siswa bisa mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Misalnya, jika dua anak dalam satu keluarga memiliki minat yang berbeda, maka tolok ukur yang dipakai untuk menilai tidak sama. Kemudian anak juga tidak bisa dipaksakan mempelajari suatu hal yang tidak disukai sehingga akan memberikan otonomi dan kemerdekaan bagi siswa dan sekolah.(yudhie)
